Gelar Penyuluhan Hukum Pada Kepsek, Dindikpora Tulungagung Gandeng Kejaksaan

by -

Tulungagung Motim-Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Tulungagung melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung  memberikan penyuluhan hukum kepada para  kepala sekolah  baik negeri maupun swasta.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 01/04/2021 ini dihadiri langsung oleh Kepala  Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung, Mujiarto dan Kepala  Dinas Pendidikan dan Pemuda Tulungagung, Drs. Hariyo Dewanto W. MM.

banner 728x90

Kepala  Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Tulungagung Drs. Hariyo Dewanto W. MM. mengatakan, pendampingan dan penyuluhan ini merupakan bentuk sosialisasi terkait peraturan yang berkaitan dengan alokasi anggaran pendidikan.

“Anggaran yang dikelola harus sesuai dengan peraturan, olehnya itu kehadiran kejaksaan bisa membantu memberikan pemahaman kepada kita semua,” katanya.

“Dari kepala sekolah  Negeri maupun swasta, seluruhnya akan disentuh dengan kegiatan penyuluhan hukum, termasuk mempersiapkan tatap muka  di tengah pandemi,” lanjutnya.

Semua kegiatan yang pihaknya lakukan kata Yoyok sapaan akrab Kepala Dinas, untuk memberikan pemahaman dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu Yoyok mengharapkan, dengan kegiatan ini mampu memberikan peningkatan kompetensi kepala sekolah di bidang hukum, bahwa pengelolaan dana BOS  wajib sesuai peruntukannya.

“Terutama di tengah suasana pandemi, ada peraturan menteri yang mengatur. Kemudian kita juga mulai harus mempersiapkan tatap muka di bulan Juni mendatang walaupun terbatas,” jelasnya.

Sementara itu, Kejari Tulungagung Mujiarto menjelaskan, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki tugas dan fungsi, salah satunya pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Mujiarto meminta  kepala sekolah bisa membuat terobosan dalam pelaksanan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19.

“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, olehnya itu mohon digagas bagaimana memanfaatkan situasi saat ini agar efektif dalam proses mengajar, sebab peserta didik harus mendapatkan pengetahuan,” jelasnya.

Terkait pengelolaan anggaran di sekolah, dirinya mengingatkan para  kepala sekolah agar berhati-hati, khususnya pengelolaan  dana BOS  yang merupakan uang negara.

“Sehingga jika terjadi penyimpangan dalamnya, maka itu termasuk ranah tindak pidana korupsi. Olehnya itu, saya wanti-wanti agar pengelolaan dana BOS  itu sesuai dengan aturan yang ada,” jelasnya.

Dia berharap, kepala sekolah  bisa menjadi contoh di sekolah masing-masing. Mujiarto meminta agar kepala sekolah bisa menyebarkan hal-hal positif dalam pelaksanaan belajar mengajar.

“Kepala sekolah  harus menjadi panutan di sekolah, harus jadi contoh baik bagi guru maupun dengan pelajar. Profesi guru, adalah profesi yang sangat saya hargai dan banyak juga demikian, olehnya itu kita harus jadi pendidik yang digugu dan ditiru,” pungkasnya.(gus)

banner 728x90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.