Jember, Motim-Setelah melakukan orasi dan teatrikal di depan kantor Bupati Jember, 17 perwakilan demonstran dipersilahkan bertemu langsung dengan Wakil Bupati Jember, KH Firjaun Barlaman (Gus Firjaun).
Awalnya audiensi berjalan lancar dan kondusif saat Gus Firjaun menyampaikan tanggapan soal tuntutan demonstran.
Namun audiensi itu tiba-tiba menjadi tidak kondusif setelah Kepala Bakesbangpol Edy Budi Susilo, meminta perwakilan demonstran sopan dalam berbicara. Bahkan Edy Budi Susilo sampai menunjuk dan berdiri.
Petugas Satpol PP Pemkab Jember dan anggota Polres Jember sempat turun tangan mendekati perwakilan demonstran yang dituduh tidak sopan.
Saat forum mulai memanas, Gus Firjaun berhasil menenangkan. “Sudah yang lain gak usah marah, saya sendiri tidak marah kok. Silahkan duduk kembali,” pinta Gus Firjaun menenangkan forum.
Setelah forum mulai terkendali, Gus Firjaun kembali menyampaikan pernyataan. Gus Firjaun memastikan saat ini Pemkab Jember sedang dalam proses menertibkan aktivitas tambak di pesisir pantai selatan Jember.
Tambak yang ada saat ini kebanyakan melanggar regulasi. Semestinya tambak itu berada minimal sejauh 100 meter dari sempadan pantai. Namun yang ada tambak itu berdekatan bahkan ada yang hanya berjarak lima meter dari sempadan pantai.
“Kita akan tertibkan itu, namun tidak langsung serta merta. Mereka mengantongi izin HGU dari pemerintahan Jember sebelum kami. Karena mereka sudah mengeluarkan uang, biar adil kami beri mereka (pengusaha tambak) waktu satu kali panen, paling tidak akhir tahun 2021 tambak itu harus dihentikan,” jelas Gus Firjaun.
Kendati demikian Gus Firjaun menyampaikan hanya menindak tegas tambak yang melanggar regulasi. Nanti seluruh aktivitas tambak wajib mematuhi regulasi dan tidak berdampak negatif terhadap sosial dan alam.
Pernyataan Gus Firjaun itu lantas membuat forum kembali memanas. Demonstran menilai keberpihakan Pemkab Jember tidak jelas, bahkan ada indikasi memihak para investor bukan kepada petani.
Gus Firjaun langsung menepis tuduhan itu dengan alasan Pemkab Jember harus mengakomodasi kepentingan sejumlah pihak.
Kemudian setelah forum mulai kondusif demonstran menyodorkan berkas berisi sejumlah tuntutan yang harus ditandatangani Wakil Bupati Jember.
Setelah membaca sejumlah tuntutan itu, Gus Firjaun menolak menandatangani tuntutan demonstran. Gus Firjaun menyampaikan akan menganalisis dan mengkaji tuntutan itu terlebih dahulu. Bahkan Gus Firjaun meminta DPD Paseban menggelar musyawarah dan hasilnya disampaikan kepada Pemkab Jember melalui camat setempat.
Sementara terkait tambang pasir besi di Paseban, Pemkab Jember sudah berkomitmen tidak akan memberikan rekomendasi. “Mereka memang mengantongi izin, tetapi mereka masih butuh rekomendasi dari pemkab, kita tidak akan berikan rekomendasi itu. Ini kan sama kasusnya dengan tambang emas di Silo, kita juga tidak memberikan rekomendasi,” lanjut Gus Firjaun.
Demonstran terus mendesak Wabup Jember menandatangani tuntutan itu sebagai bentuk komitmen bahwa Pemkab Jember memang berpihak kepada masyarakat bukan investor. Namun Gus Firjaun tetap dengan pendiriannya dan meminta demonstran tidak memaksakan kehendak.
Perwakilan demonstran akhirnya memilih keluar meninggalkan forum dengan rasa kecewa. (sp)
