6 Tahun Honor Perangkat Desa Bindelan Tak Dibayar
Bondowoso, Motim-Sejumlah perangkat Desa Bindelan Kecamatan Binakal mendatang Pendopo Bupati Bondowoso Salwa Arifin. Mereka datang untuk melaporkan kepala Desa Bindelan, Kecamatan Binakal, Hmd yang kini sudah habis masa jabatannya. Perangkat Desa Bindelan Kecamatan Binakal ini melaporkan bahwa mantan Kades Bindelan Kecamatan Binakal ini tak memberikan honor Pelaksana Pengelolaan Keuangan desa (PPKD) mereka selama kades hmd menjabat selama 6 tahun terhitung dari tahun 2016-2020.
“Kami melaporkan kades Bindelan Kecamatan Binakal ke Bupati karena dia tidak membayar honor kami selama 6 tahun. Kami juga sudah melaporkan masalah ini ke inspektorat dan DPMD Bondowoso. Jika masih belum mau bayar kami terpaksa akan lapor ke polisi dengan dugaan penggelapan honor perangkat,” ujar Misbah Junaidi, Kasi Pelayanan Desa Bindelan Kecamatan Binakal,Rabu (3/8/2021).
Menurut dia, ada banyak dugaan pelanggaran hukum terjadi di desanya. Namun karena masih butuh bukti pihaknya baru saat ini lapor ke Bupati dan inspektorat dan DPMD. “Kami berharap setelah kami laporkan kasus ini segera ada tindak lanjut dari Bupati melalui inspektorat. Kami akan menunggu bagaimana tindakan selanjutnya jika tidak terpaksa kami lapor ke penegak hukum,” katanya.
Adapun nama nama perangkat yang honor nya belum dibayar itu adalah Misnan Junaidi, Halilik Sekdes, Muno, Kasipem, Saerasi, Kasi kesejahteraan, Hapit riyono,Kasi perencanaan, M Haerul,Kasi umum, Mulyadi, Bendes.
Selain itu ada dugaan penggelapan anggaran dana Bumdes dalam kegiatan solawatan. “Kami berharap agar mantan kades ini diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya,” ujarnya.
Sementara itu mantan kades hingga kini belum berhasil dikonfirmasi. 3 nomer hp yang dihubungi tak aktif.
Sementara kepala DPMD Haeriyah Yuliati mengaku akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. “Nanti kita cek dulu ya,” ujarnya.
Ketua komisi I DPRD Bondowoso H Tohari ketika dikonfirmasi mengaku bahwa pihaknya menyayangkan jika apa yang dialami oleh perangkat desa itu benar adanya. Pihaknya juga akan membantu mengkomunikasikan masalah tersebut dengan pihak eksekutif. “Kita nanti akan koordinasikan masalah ini sebab laporannya kan masih belum diperiksa. Mudah mudahan ada jalan keluar,” katanya.(cw1)
