Jember, Motim-Upaya pemerintah pusat untuk menangani Covid – 19 sudah dilakukan maksimal. Namun hal ini tidak sejalan dengan pemerintah daerah yang dianggap masih lamban. Ujung-ujungnya, masyarakat menyalahkan pemerintah pusat. Inilah yang diungkapkan Intelektual Muda NU Ubaidillah Amin.
“Pemerintah pusat sudah sangat maksimal untuk penanganan Covid ini. Coba dicek saja di websitenya, anggaran Kemenkes saat ini sudah terserap 98 persen lebih. Sementara anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Jatim itu serapannya hanya 15 persen. Jadi pusat sudah maksimal, tapi daerahnya yang sangat sangat lamban sekali,” ungkap Ubaidillah Amin yang akrab disapa Gus Ubaid, Rabu (21/07/2021).
Gus Ubaid juga mengutip salah satu berita di media, bahwa vaksin Covid saat ini sudah masuk Indonesia sekitar 130 juta dosis dan sudah terdistribusi seluruhnya ke seluruh provinsi. “Tetapi kenyataannya sampai hari ini baru sekitar 60 juta penduduk yang sudah mendapatkan vaksin. Kemana sisanya ini,” ungkapnya, penuh tanda tanya.
Gus Ubaid mendapat informasi, awal vaksin masuk Indonesia sebanyak 1,1 juta dosis. Di mana 450 ribu di antaranya dikirim ke Jawa Timur. Jumlah tersebut kuota terbesar se Indonesia. Bahkan saat ini berdasarkan data BNPB vaksin yang masuk sudah sebanyak 130 juta dosis, tetapi baru 60 juta penduduk yang mendapat vaksin.
“Padahal Kementerian Kesehatan sudah mendistribusikan semuanya ke tingkat provinsi. Tetapi anehnya kepala daerah di kabupaten kota yang merupakan garda terdepan, mayoritas mengeluh ketersediaan vaksin,” katanya.
Artinya menurut Gus Ubaid, ada mekanisme yang salah di tingkat provinsi terkait proses distribusi ke kabupaten dan kota yang sangat lambat. Sehingga presiden minta TNI-Polri ikut terlibat membantu percepatan vaksinasi.
“Meski sejauh ini TNI-Polri sudah bekerja, tentu tidak bisa maksimal karena memiliki keterbatasan tenaga kesehatan sebagai vaksinator,” ungkapnya.
Gus Ubaid berharap, pemprov lebih cepat lagi dalam proses pendistribusian vaksin ke tingkat kabupaten dan kota. Selain itu dalam kondisi darurat seperti ini, dia berharap presiden mengeluarkan Keppres atau Perpres untuk memangkas birokrasi.
“Di mana melalui Kepres maupun Perpres ini, kepala dinas kesehatan dapat bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Jika kondisi sudah terkendali baru dikembalikan lagi kewenangannya ke daerah,” pungkas pengurus Ponpes Annuriyah Rambipuji ini. (sp)
