Wakil Komisi A DPRD Jatim Minta PPKM Tidak Diperpanjang
Surabaya, Motim-PPKM darurat dan PPKM level 4 secara substansi menunjukan keberhasilan yang luar biasa. Untuk itu, diharapkan sudah tidak ada perpanjangan PPKM lagi setelah tanggal 2 Agustus.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Hadi Dediansyah. Menurut Hadi, bahwa dengan adanya PPKM ini memberikan dampak cukup signifikan pada penurunan pengguna jasa penyeberangan. Dimana, saat ini tinggal 20% saja yang melakukan penyeberangan setiap harinya.
“Para penggguna penyebarangan tiap hari ini menggunakan dokumen lengkap,” ujar Hadi Dediansyah usai meninjau posko PPKM di pelabuhan ketapang –gilimanuk dan Terminal Sri Tanjung di Banyuwangi.
Menurutnya, berdasarkan pantauan di lapangan itu, penerapan PPKM Darurat sangat ketat sekali. Dimulai dari sebelum menyeberang, para calon penumpang dilakukan validasi terlebih dulu di terminal Sri Tanjung. Di sini akan diperiksa semua dukumen yang disyaratkan untuk para penyeberang.
“Semenjak diberlakukan masa PPKM darurat sudah kurang lebih 1.300 yang dinyatakan negatif dan 124 dinyatakan Positif Covid-19. Ini membuktikan kalau PPKM Darurat berhasil,” jelasnya.
Usulan Hadi supaya PPKM tidak dilanjutkan juga berdasarkan pada dampak terhadap ekonomi. Dari pantauan yang dilakukan, PPKM berdampak pada perekonomian masyarakat yang semakin melemah.
Untuk itu, pemerintah juga harus memikirkan perekonomian masyarakat jika terus dilakukan PPKM darurat. “Sudah saatnya masyarakat beraktifitas kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang terpuruk saat PPKM darurat diberlakukan,” terangnya.
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo memutuskan untuk melakukan perpanjangan PPKM level 4 hingga tanggal 2 Agustus untuk daerah kabupaten dan kota berdasarkan penilaian atau asesmen tertentu. (ady)
