Jember, Motim-Sedikitnya ada dua ratusan orang yang berkumpul dan berorasi sambil membawa banner yang bertuliskan Tutup Tambak Sempadan Pantai. Massa yang berkumpul pada Rabu pagi (11/08/2021) tersebut adalah massa dari Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember yang menuntut agar semua tambak yang tidak memiliki ijin yang berada di sepanjang wilayah desanya, segera menutup usaha tambaknya.
Setelah sekitar satu jam melakukan orasi di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS) yang posisinya berada di samping tambak, ratusan warga pun bergerak menuju Kantor Desa Kepanjen.
Setyo Ramires Sekretaris Perjuangan Masyarakat Kepanjen, salah seorang dari koordinator aksi mengatakan, masyarakatnya, utamanya yang berprofesi sebagai nelayan menginginkan semua tambak yang tidak berijin, yang membuang limbah seenaknya ke laut, untuk segera ditutup.
“Masyarakat kami menginginkan semua tambak yang tidak memiliki ijin untuk ditutup. Dari yang kami tahu, disepanjang wilayah kami cuma ada dua tambak saja yang memiliki ijin, selebihnya tidak ada yang memiliki,” kata Setyo.
Dalam keterangannya Setyo mengatakan, ijin itu memiliki arti yang luas, diantaranya ijin lingkungan, ijin kementerian dan sebagainya.
“Sempadan pantai, bahkan bibir pantai, semuanya sudah dijadikan tambak, lebih ironis lagi, mereka membuang semua limbah ke laut. Itulah yang menyebabkan nelayan nelayan kami resah,” keluh Setyo.
“Beberapa waktu lalu memang pernah ada sidak dari pemerintah kabupaten, tapi hingga hari ini tidak ada penindakan,” pungkas Setyo.
Terpisah, Penasihat hukum dari gerakan masyarakat ini, M. Zaenudin SH saat dikonfirmasi mengatakan, aksi ini sebenarnya hanya dilakukan oleh dua puluh orang saja. Mereka yang melakukan aksi, ditandai dengan kain merah putih yang dilingkarkan di anggota tubuhnya. Sedang yang lain adalah masyarakat yang ingin melihat jalanya aksi.
“Kita bukan melakukan orasi, tapi tindakan dari warga masyarakat yang hari ini turun dua puluh orang, dan mereka kami tandai dengan kain merah putih,” ujar Zaenudin.
Dalam keterangannya, Zaenudin juga membenarkan keterangan Setyo, bahwa sidak baik dari propinsi, maupun daerah yang diwakili dewan maupun dinas terkait sudah pernah dilakukan, namun sayangnya memang belum ada tindakan apapun juga.(dop)
