Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
Memo Timur Memo Timur Memo Timur

Jujur - Cerdas - Berani

Memo Timur Memo Timur Memo Timur

Jujur - Cerdas - Berani

  • Home
  • Jember
  • Headline
  • Peristiwa
  • Hukum dan Kriminal
  • Pemerintahan
  • Surabaya
  • Gresik
  • Bondowoso
  • Politik
  • Home
  • Jember
  • Headline
  • Peristiwa
  • Hukum dan Kriminal
  • Pemerintahan
  • Surabaya
  • Gresik
  • Bondowoso
  • Politik
Close

Search

Subscribe
Memo Timur Memo Timur Memo Timur

Jujur - Cerdas - Berani

Memo Timur Memo Timur Memo Timur

Jujur - Cerdas - Berani

  • Home
  • Jember
  • Headline
  • Peristiwa
  • Hukum dan Kriminal
  • Pemerintahan
  • Surabaya
  • Gresik
  • Bondowoso
  • Politik
  • Home
  • Jember
  • Headline
  • Peristiwa
  • Hukum dan Kriminal
  • Pemerintahan
  • Surabaya
  • Gresik
  • Bondowoso
  • Politik
Close

Search

Subscribe
PemerintahanSurabaya

DPRD Jatim Soroti Kekayaan Pejabat Saat Pandemi

By admin
September 21, 2021

Surabaya, Motim-Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim, Amar Saifudin mengatakan, pejabat negara mengalami kenaikan harta di tengah kondisi pandemi sangat berlawanan dengan kondisi masyarakat yang perekonomiannya terguncang.

“Ini anomali sosial, karena saat sebagian besar rakyat bingung mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi para penyelenggara negara hartanya justru bertambah,” ujar Amar Saifudin, Selasa (21/09/2021).

Kondisi serba sulit itu, lanjut Amar, bukan hanya dialami masyarakat yang ada di kelas bawah.Tapi juga dari kalangan masyarakat menengah maupun masyarakat pelaku usaha UMKM juga mengalami keterpurukan.

“Apa yang kita saksikan sekarang ini memang sangat ironis. Sebab harta kekayaan pejabat negara semakin bertambah dan di sisi lain pendapatan perkapita penduduk kita itu turun kisaran 400 ribu sekian perbulan,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini mengakui, harta kekayaan pejabat itu bisa naik lantaran ada beberapa sebab. Seperti pejabat negara itu memiliki harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang nilainya bisa naik setiap tahunnya. Semisal memiliki tanah, rumah atau perusahaan sehingga masih cukup wajar.

“Tapi kalau harta kekayaan pejabat negara yang naik itu berupa setara kas atau tabungan, maka saya rasa itu perlu didalami lagi asal-usul harta tersebut,” tegas Amar.

Mengingat, lanjutnya, penanganan Pandemi Covid-19 di Jatim menyerap anggaran yang sangat besar dari APBD sehingga sampai harus dilakukan refocusing anggaran besar-besaran.

“Jangan sampai kenaikan harta setara kas pejabat negara yang begitu besar itu berasal dari penyelewengan dana darurat untuk penanganan Covid-19. Itu jelas akan melukai hati rakyat,” pungkasnya. (ady)

Author

admin

Follow Me
Other Articles
Previous

Wakil Ketua DPRD Jatim Sebut Ada 6 Item Penting dalam P-APBD 2021

Next

Gerindra Lakukan Perubahan Ketua Fraksi di DPRD Jatim

Seedbacklink Banner BlogPartner Backlink.co.id
Copyright 2026 — Memo Timur. All rights reserved.