Jember, Motim – Pasca diberikannya predikat disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kabupaten Jember, 11 partai politik (Parpol) di Jember sepakat mendorong DPRD Jember untuk, melaporkan persoalan Jember ke aparat penegak hukum (APH).
Sekertaris DPC PKB Jember Ayub Junaedi mengatakan, predikat Disclaimer ini merupakan predikat terburuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
“Ya soal temuan BPK di Jember banyak sampai-sampai dikasih predikat Disclaimer. Maka kami partai politik mendorong DPRD untuk meneruskan ke APH,” ungkap Ayub saat pres conference di RM Lestari, Rabu (29/7).
Selain itu, Ayub meminta DPRD Jember untuk melakukan tindakan dengan berkirim surat resmi kepada BPK untuk melakukan audit investigasi tentang hasil temuan sebelumnya di Jember.
“Kita dorong DPRD untuk meminta BPK agar bisa melakukan audit investigasi di Jember dan yang tahu mekanismenya kan temen-temen dewan,” imbuhnya.
Mantan anggota DPRD Jember ini juga menyampaikan, bahwa partai politik sudah bersepakat untuk melakukan konsolidasi diinternal masing-masing dan melakukan komunikasi ke tingkat provinsi dan pusat untuk mengawal persoalan Jember.
“Kita parpol akan berkoordinasi masing-masing dan akan mengirimkan surat resmi ke DPP untuk mengawal persoalan Jember,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Sekertaris DPC Demokrat Jember Agusta Jaka Purwana. Dia meminta agar DPRD segera menindaklanjuti temuan dari BPK ke APH.
“Ya harus ditindaklanjuti bisa ke kepolisian, kejaksaan atau ke KPK,” ungkapnya. (sp)
