Surabaya, Motim-Sejumlah anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra melakukan aksi walk out (WO) dan interupsi saat Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda lanjutan pembahasan P-APBD 2021 yang digelar pada Senin (27/9/2021).
Rapat paripurna ini beragendakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD 2021 itu.
Aksi WO itu merupakan sikap kecewa anggota legislatif terhadap tanggapan eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi yang sebelumnya telah disampaikan.
“Saya melihat bahwa tim anggaran dan juga yang menyusun konsep terkait penganggaran ini kurang bagus,” kata anggota DPRD Jatim, Rohani Siswanto.
Rohani sebelum keluar ruang rapat paripurna, telah melakukan interupsi dalam rapat paripurna yang dihadiri Wagub Jatim itu.
Dalam penjelasannya, Rohani mengungkapkan, seharusnya pandangan umum fraksi dapat ditanggapi pemprov dengan cara yang tepat dan tuntas.
Yaitu, disampaikan secara verbal atas munculnya berbagai pertanyaan yang disampaikan fraksi lewat pandangan umum pada rapat paripurna sebelumnya.
Namun, dirinya melihat hal itu tidak dilakukan oleh eksekutif. Sebab, tanggapan yang diberikan Pemprov itu dilakukan lewat lampiran-lampiran yang disampaikan.
“Penegasan secara verbal dalam penyampaian di paripurna itu menjadi landasan bagi kita untuk bekerja,” terang anggota Fraksi Partai Gerindra itu.
Berbagai interupsi dari anggota dewan memang bermunculan dalam rapat paripurna tersebut.
Selain Rohani dari F-Gerindra, interupsi juga muncul dari anggota DPRD Jatim Fraksi PAN, anggota Fraksi PKB, termasuk dari anggota DPRD Jatim dari Partai Bulan Bintang.
Aliyadi Mustofa dari F-PKB mengungkapkan, tahapan pembahasan P-APBD 2021 harus dilakukan peninjauan ulang.
Bahkan, Aliyadi yang merupakan Ketua Komisi B DPRD Jatim itu mengatakan pihaknya belum bisa melakukan pembahasan lantaran merasa berbagai pertanyaan belum diakomodir dengan baik oleh eksekutif.
Sehingga, anggota meminta pimpinan DPRD Jatim mengevaluasi dan menunda pembahasan P-APBD Jatim yang sedianya dijadwal tuntas pada 30 September besok.
“Untuk itu, saya berharap kepada pimpinan bahwa pengesahan P-APBD 2021 ini yang seyogyanya harus Hari Kamis, kami minta diundur dengan berbagai pertimbangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan dinamika yang terjadi itu nantinya akan dilakukan telaah bersama. Segala masukan yang diterima bakal dihimpun.
“Kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh pimpinan sidang bahwasanya ini hakikatnya untuk kita telaah bersama. Masukan ini dicermati, dan tentunya menjadi pertimbangan,” tegasnya.
Di sisi lain, Emil mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan anggota legislatif itu bakal diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.(ady)
