Jember, Motim-Sorotan terhadap kinerja dan perjuangan para legislator (DPRD) Kabupaten Jember kembali dipertanyakan oleh sejumlah tokoh yang konsen membidangi Pendidikan di Madrasah diniyah. Pasalnya, sepanjang tahun Anggaran 2021 mereka hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah selama 2 bulan operasional. Sementara kebutuhan untuk pelaksanaan program belajar mengajar di madrasah Diniyah selama 10 bulan sisanya menjadi tanggung lembaga pendidikan masing-masing. Lagi-lagi komitment dan perjuangan para anggota Dewan terutama dari Partai berbasis Agama dipertanyakan kembali.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Jember ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa untuk tahun Anggaran 2021 memang hanya teranggarkan selama 2 bulan dan merupakan sharing dari APBD Kabupaten dengan Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Swasta (BPPDGS). Sebab mayoritas dana tersedot untuk pengendalian dan pemberantasan sebaran virus Covid 19.
“Apalagi APBD tahun 2021 itu baru disepakati pada April tahun 2021. Sehingga kami hanya melakukan penyesuaian saja dulu,” papar H. Achmad Faeshol, S.Pdi kepada sejumlah wartawan, Senin (22/11) siang.
Justru karena dapat bantuan operasional selama 2 bulan itu, maka kalangan Dewan terutama yang membidangi soal kependidikan di komisi D langsung mencari terobosan dengan berbagai langkah untuk bisa meringankan beban itu.
“Kami banyak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar keberlangsungan pendidikan Madrasah Diniyah dan sekolah swasta bisa lebih ringan melakssanakan kegiatan,” terang Anggota Komisi D itu.
Faeshol juga menjelaskan, gerbong yang dipimpinnya ditingkat Fraksi memang sudah mendapat perintah langsung dari ketua DPC PPP Jember untuk memperjuangkan nasib madrassah diniyah.
“Alhamdulillah, setelah kami melakukan langkah-langkah koordinatif, insyallah akan ada bantuan lagi selain yang 2 bulan itu di tahun 2021. Besaran dan jumlahnya berapa lagi ya mohon ditunggu saja. Tapi sebelum akhir tahun anggaran pasti ada kejelasan,” ungkapnya.
Untuk tahun anggaran 2022, perhatian kepada pihak penyelenggara pendidikan swasta terutama Madrasah Diniyah akan semakin ditingkatkan. Faeshol menyebut kemungkinan akan diberikan bantuan selama setahun penuh dengan skema pembiayaan sharing antara APBD Kabupaten dengan propinsi yang tercover dalam Program BPPDGS.
Sebagai bagian dari legislator unsur PPP di gedung DPRD Jember, Faeshol merasa perlu menjelaskan bahwa perjuangan seluruh komponen DPRD bersungguh-sungguh agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum bisa terlayani dengan baik. Tetapi semua perjuangan yang dilakukan tentu tidak bisa lepas dari tahapan dan prosedur yang mengikat dan harus diikuti.
“Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses dan regulasi yang mengatur juga harus sama-sama dipertimbangkan sebagai varian penilaian,” tandas Wakil Ketua DPC PPP Jember itu.
Namun, ungkapan terimakasih juga disampaikan Faeshol kepada para tokoh dan pemerhati pendidikan Diniyah dan swasta di Jember yang telah memberikan warning.
“Bagi saya, pertanyaan beliau-beliau itu merupakan suppot agar kami bisa bekerja lebih bagus dan lebih maksimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,”pungkas Faeshol. (*)
