Surabaya, Motim-Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membuka acara Silaturahmi dan Temu Bisnis One Pesantren One Product (OPOP) Jatim di Hotel Grand Dafam Surabaya. Acara tersebut berlangsung selama dua hari mulai 23-24 Maret 2022 dengan mengundang 260 peserta.
Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendorong produk-produk pondok pesantren di bawah Program OPOP Jatim masuk dalam daftar Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Hal ini menyusul target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Jatim sendiri mendapat target tertinggi senilai Rp26,8 triliun dari total Rp400 triliun pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD seluruh Indonesia.
Sementara peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Jawa Timur pada tahun 2022 ini diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,0-5,8 persen dan menjadi wujud nyata semangat Optimisme Jatim Bangkit tahun 2022.
Gubernur Khofifah bahkan telah meminta seluruh bupati maupun wali kota mengalokasikan minimal 40 persen anggaran APBD agar dibelanjakan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dan koperasi.
Gubernur mengatakan, peserta Program OPOP bisa langsung melengkapi persyaratan PBJ tersebut. Kemudian segera melakukan komunikasi dengan Pemda maupun Pemkab setempat.
Setelah melengkapi berbagai persyaratan, produk OPOP Jatim diharapkan dapat masuk dalam kategori Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Jadi panjenengan punya produk apa, komunikasikan dengan Tim PBJ dengan masing-masing kabupaten/kota,” tutur Gubernur Jatim Khofifah, Rabu (23/3/2022).
Ketua OPOP Jatim Wahid Wahyudi menerangkan, total 550 pesantren telah bergabung menjadi peserta OPOP pada tahun 2021. Tahun ini pihaknya menargetkan 200 pesantren. Sedangkan pada 2023 sejumlah 250 pesantren.
“Target 2024 minimal 1000 pesantren sudah mampu melaksanakan Program OPOP,” terang Wahid saat acara Silaturahmi dan Temu Bisnis Pesantren Peserta OPOP 2022 Bersama Gubernur Jawa Timur, Rabu (23/3/2022).
Wahid menambahkan, OPOP Jatim menargetkan satu pesantren minimal memiliki satu produk unggulan yang dapat diterima pasar lokal maupun internasional.
Oleh sebab itu, OPOP melakukan silaturahmi dan temu bisnis di Hotel Grand Dafam sepanjang 23-24 Maret 2022 mengundang 260 peserta dan menghadirkan sejumlah narasumber. Agenda ini sekaligus menjadi momen MoU bersama BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Infokes.
“Pertemuan ini bertujuan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan Program OPO Tahun 2022 dan merumuskan rencana Program OPOP Tahun 2023. Adalah sebuah program untuk membangun kemandirian ekonomi pesantren,” tambahnya.
Program OPOP Jatim sendiri merupakan program prioritas Pemprov Jatim dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren. Melalui pemberdayaan santri (santripreneur), pemberdayaan pesantren (pesantrenpreneur) dan pemberdayaan alumni pesantren (sosiopreneur).
Dalam Program OPOP, pesantren harus memiliki leader atau pemimpin yang mampu melaksanakan program tersebut.
“Pemimpin yang identik dengan seorang CEO yang mampu melaksanakan manajemen pesantren dengan profesional, efisien dan efektif,” jelas Wahid.
Kedua, adalah pemberdayaan santri. Para santri minimal harus memiliki satu kompetensi keahlian. Sehingga mampu memproduksi dan menjual jasa saat lulus. Bahkan bisa menjadi startup baru saat masih menimba ilmu. Mereka terus dibekali ilmu kewirausahaan.
“Minimal para santri bisa melakukan analisa pasar dan mengakses media sosial sebagai market. Pemberdayaan terakhir adalah sosiopreneur. Kehadiran OPOP Jatim diharapkan dapat meningkatkan kemampuan wirausaha santri setelah lulus atau menjadi alumni pondok pesantren,” pungkasnya.(ady)
