Bondowoso, Motim-Pemerintah Australia memberikan bantuan kepada Pemkab Bondowoso untuk menurunkan angka pernikahan anak. Bantuan yang diberikan Pemerintah Australia ini berupa dana hibah dan pendampingan teknis.
Pendampingan teknis dilakukan oleh sejumlah alumni Universitas di Australia. Program ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui skema Alumni Grant Scheme (AGS). AGS merupakan skema pemberian dana hibah untuk mendukung perkembangan Indonesia melalui proyek yang diusulkan oleh Alumni Universitas Australia. Skema ini juga ditujukan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Australia.
Honest D Molasy, tim Leader Program Sekoper PKH, menjelaskan, pihaknya melakukan ini karena tingginya angka pernikahan dini di Bumi Ki Ronggo.
Jumlah Pernikahan anak di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Bondowoso mencatat 133 permohonan pernikahan anak. Pada tahun 2019, angka pernikahan anak meningkat menjadi 299.
“Keadaan ini diperparah dengan Pandemi COVID-19 yang menyebabkan permohonan pernikahan dini meningkat sebesar 709% mencapai angka 1.077 pada tahun 2020,” katanya.
Ia melanjutkan untuk mengurangi tingginya jumlah pernikahan anak, dilakukan inisiasi berupa penyusunan kurikulum untuk Sekolah Perempuan (SEKOPER) PKH.
SEKOPER PKH adalah Sekolah Perempuan yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup keluarga miskin.
“Program ini telah dilakukan sejak tahun 2018 berupa sekolah non-formal yang ditujukan kepada ibu-ibu penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),” katanya sebagaimana dikutip dalam release resmi yang diterima Memo Indonesia, Kamis (9/6/2022).
Adapun, penyusunan kurikulum dilakukan dengan mekanisme Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Bondowoso pada Rabu (8/6/2022).
Menurutnya, inisiasi kegiatan FGD dengan menampung pendapat para ahli di bidangnya masing-masing akan menambah kualitas dan efektivitas kurikulum serta sesuai dengan tujuan utama implementasi SEKOPER PKH.
Karena itulah, penyusunan kurikulum SEKOPER PKH melibatkan berbagai ahli dari beragam departemen. Mulai dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bondowoso, Koordinator PKH Kab. Bondowoso, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bondowoso, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah berharap bahwa dengan adanya penyusunan kurikulum untuk SEKOPER PKH dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial yaitu mengurangi angka pernikahan dini di Bondowoso melalui pendidikan dan pelatihan yang inklusif
