Terkait aksi unras yang dilakukan ratusan massa aksi Topi Bangsa di Jember. Juga dilakukan gelar aksi dan penyampaian orasi di Gedung DPRD Jember.
Dengan mendesak soal Disclaimer Rp 107 Milliar temukan BPK RI. Terkait anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 lalu, di era Bupati Faida.
Nantinya DPRD setempat akan berkirim surat kepada BPK RI untuk dapat hadir ke Jember dan bisa memberikan klarifikasi.
Adanya tindakan meminta klarifikasi itu, menurut Anggota DPRD Jember Tabroni merupakan tindakan yang tepat. Tatkala penanganan dari temuan BPK RI soal Disclaimer Rp 107 milliar itu, sejauh mana saat ini penanganannya.
“Yang diminta oleh mereka itu, menanyakan kembali kok tidak ada kelanjutannya soal Rp 107 milliar yang disclaimer itu. Oleh karena itu, kami sampaikan nantinya terkait kasus itu akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD,” kata Tabroni usai melakukan hearing menerima perwakilan massa aksi di dalam Ruang Banmus, Kamis (9/6/2022).
Nantinya terkait aspirasi yang disampaikan, lanjut Tabroin, akan ditanggapi oleh DPRD Jember, dengan berkirim surat ke BPK RI.
“Dengan tujuan meminta klarifikasi kepada BPK RI. Agar BPK hadir di Jember dan memberikan klarifikasi soal Rp 107 Milliar tersebut. Sehingga diskusinya bisa terang benderang. Dapat bertanya secara langsung, dan tidak hanya lewat surat saja. Dalam UU pemerintah soal meminta klarifikasi kepada BPK RI itu lumrah dilakukan,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Jember itu.
Menurut Tabroni, dengan adanya aksi ini, dapat menjadi pemicu untuk mengetahui secara jelas sejauh mana terkait soal Disclaimer Rp 107 Milliar temuan BPK RI itu.
Pasalnya diakui oleh Legislator dari PDI Perjuangan itu, terkait kelanjutan soal Disclaimer Rp 107 Milliar hingga saat ini tidak diketahui jelas bagaimana penyelesaiannya.
“Bahkan tidak hanya meminta klarifikasi dari BPK RI. Tentunya kalau nanti memungkinkan, kami juga akan menghadirkan APH dalam hal ini Kejaksaan juga Polres Jember. Sehingga bisa diketahui konkret, sejauh mana penyelesaian kasus dari Disclaimer Rp 107 Milliar itu,” tegasnya.
Senada dengan yang disampaikan oleh Tabroni, anggota DPRD Jember Muhfit juga menegaskan perlu adanya kejelasan soal penanganan kasus temuan disclaimer Rp 107 milliar temuan BPK RI itu.
“Karena tentunya nominal Rp 107 milliar itu tidak sedikit. Jadi harus ada kejelasan. Terlebih lagi saat itu terkait dengan penanganan Covid-19. Jangan sampai ada penyelewengan anggaran, tapi pelakunya malah ongkang-ongkang kaki,” tegas pria yang juga legislator dari PKB ini.
Pihaknya juga sepakat, kata Muhfit, jika nantinya terkait Disclaimer Rp 107 Milliar ini bisa diungkapkan secara terbuka.
“Tidak hanya soal ungkap honor pemakaman Rp 70,5 Milliar yang bisa menetapkan tersangka. Tapi soal Rp 107 Milliar ini bisa diungkapkan, jika ada aktor (tersangka) yang menyalahgunakan aggaran sebesar itu,” tandasnya.
