Berbagai Upaya dan Perhatian Diterapkan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Surabaya Motim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya bidang pengelolaan pengembangan dan pembangunan kelautan dari Presiden RI Joko Widodo. Dan tertuang pada Keputusan Republik Indonesia No. 20/TK/Tahun 2023, Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya.
Tanda kehormatan tersebut disampaikan saat puncak peringatan Hari Nusantara 2023 di Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Minggu lalu.
Tanda kehormatan ini diberikan kepada Gubernur Khofifah atas keberhasilannya membangun kawasan pesisir dan kelautan yang menerapkan konsep _blue economy_ melalui pemulihan ekosistem laut. Diantaranya yaitu _under water restocking_, _fish apartment,_ transplantasi terumbu karang, sedekah oksigen melalui penanaman mangrove, dan penggunaan aplikasi Fish Info Jatim atau aplikasi untuk pemasaran digital hasil perikanan laut.
Atas diterimanya penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasih dan apresiasinya. Ia pun mengaku optimis ini akan menjadi penguat untuk mewujudkan Jatim menuju _Blue Economy_.
“Alhamdulillah, terimakasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada kami. Penghargaan ini juga saya persembahkan bagi seluruh nelayan, masyarakat pesisir dan semua pihak yang ikut aktif dan peduli terhadap ekosistem lingkungan laut di Jatim,” ungkap Khofifah di Surabaya, Jum’at (22/12).
“Penghargaan ini juga sekaligus akan menjadi penyemangat untuk terus berinovasi di bidang kelautan dan perikanan pesisir,” imbuhnya.
Tidak sekadar wacana, Gubernur Khofifah pun terjun langsung pada proses-proses implementasi pengembangan _blue energy blue economy._ Di Pantai Mutiara, Kab. Trenggalek, beberapa waktu yang lalu dia memperhatikan dan terlibat dalam proses penyiapan terumbu karang untuk ditanam di dasar laut.
“Sekarang ini masanya kita bergeser dari _Green Economy ke Blue Economy._ Kita harus betul-betul memperhatikan kesejahteraan di laut, karena akan berdampak ke kesejahteraan di darat,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga ikut serta menuju rumah apung, keramba jaring apung, rehabilitasi terumbu karang, rumah ikan dan uderwater restocking menggunakan perahu cadik untuk menyaksikan langsung proses penanaman terumbu karang di dasar laut.
“Apartemen ikan ini mampu menghidupkan dan menambah spesies ikan yang selama ini berkembang di kawasan pantai,” ucapnya.
Khofifah mengungkapkan, Rehabilitasi Terumbu Karang telah dilakukan sejak tahun 2019 lalu, Pemprov Jatim menginisiasi penanaman terumbu karang di beberapa kabupaten. Yaitu, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Sumenep dengan total cakupan sebesar 2,4 hektare.
“Program kegiatan yang dilakukan Pemprov Jatim antara lain, pengelolaan sampah, pembersihan pantai dan ekosistem bawah laut, edukasi masyarakat pesisir. Serta, bantuan sosial atas kenaikan BBM untuk sekitar puluhan ribu nelayan, pemberian hibah geomembran dan peralatan produksi garam untuk petani tambak,” terangnya.
Secara khusus, pada tahun 2019, Gubernur Khofifah memberikan bantuan langsung berupa kapal ekowisata bahari, alat selam, alat konservasi penyu, serta sarana budidaya biota laut. Ia juga memberikan alat tangkap ikan, pembuatan garam, pengolahan dan pemasaran produk maritim.
“Jawa Timur punya banyak potensi dari sektor kelautan dan perikanan baik dari segi geografis, sumber daya alam, maupun sarana dan prasarana. Oleh sebab itu support kepada masyarakat pesisir harus terus dilakukan” urainya.
Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga berkomitmen penuh dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove. Komitmen ini dibuktikan dengan masifnya penanaman mangrove dan penyelenggaraan festival mangrove di wilayah Jatim.
“Jawa Timur punya pesisir dengan panjang garis pantai 3.543,54 km dan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 504 pulau yang tiga di antaranya adalah pulau-pulau kecil terluar (PPKT),” ungkapnya.
Khofifah menjelaskan, saat ini, Jawa Timur memiliki kawasan mangrove seluas 27.221 hektare atau 48-50 persen dari kawasan mangrove di Pulau Jawa. Berdasarkan data Dinas Kehutanan, kawasan ini merupakan yang terluas di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali.
“Karena kerapatan mangrove lebat kita 47,26 persen, mangrove sedang 46, 07 persen dan mangrove jarang 6,66 persen. Sementara potensi mangrove Jawa Timur seluas 51.557 hektare,” katanya.
Lebih jauh diungkapkan Khofifah, berdasarkan data Dishut Jatim sejak tahun 2020 hingga saat ini telah dilaksanakan penanaman mangrove di pesisir Jatim melalui dana APBD, APBN dan dukungan para pihak lainnya seluas 1.930,53 hektare, dengan jumlah total bibit mangrove sebanyak 6.813.947 batang.
“Ini sangat penting karena mangrove merupakan tanaman penyangga yang sangat besar manfaatnya bagi lingkungan, mangrove bisa memproduksi oksigen dan mampu menyerap karbon lima kali lipat dibandingkan pohon biasanya,” ucapnya.
Kampanye rehabilitasi mangrove juga terus dilakukan dengan menggandeng setiap elemen masyarakat dalam penyelenggaraan festival mangrove. Mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/kelembagaan, TNI AL, badan usaha, LSM, hingga para pegiat lingkungan.
“Saya lebih banyak mengajak ayo sedekah oksigen. Ayo nandur nandur dan nandur, Ayo rawat, rawat dan rawat. Dengan begitu langkah kita akan terukur dalam mencapai target _net zero emission_ 2060,” ajaknya.
Tidak jarang dalam festival mangrove Khofifah juga melakukan upaya-upaya pelestarian ekosistem pantai. Seperti memberikan ribuan batang tanaman cemara udang, melepasliarkan satwa di antaranya burung air, burung tekukur, benih Ikan bandeng, dan benih kokolan udang vaname.
“Menjaga ekosistem mangrove adalah kepentingan bersama, mulai ekosistem mangrove, ikan, kepiting, udang dan biota lainnya memiliki banyak manfaat untuk masa depan generasi ke generasi harus terus dijaga dan dilestarikan,” tuturnya.
Semua yang dilakukan itu, kata Gubernur Khofifah, merupakan wujud perhatian Pemprov Jatim terhadap masyarakat pesisir. Karena Jawa Timur memiliki perairan laut seluas 5,2 juta hektare dengan 22 kabupaten/kota pesisir di bagian utara dan selatan serta Pulau Madura.
“Berbagai Potensi tersebut, menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan produksi perikanan tangkap tertinggi secara nasional sebesar 598.317 ton. Sementara, produksi perikanan budidaya saat ini sebesar 1.314.043 ton dengan tren produksi yang meningkat setiap tahunnya,” jelasnya
Hilirisasi mangrove juga tidak lepas dari perhatian Gubernur perempuan pertama di Jatim ini. Beragam pemberdayaan masyarakat dikerahkan untuk bisa mengolah produk-produk berbahan mangrove. Sehingga hilirisasi produk mangrove pun berkembang cukup variatif.
“Mangrove juga bisa digunakan untuk bahan pewarnaan batik, batik mangrove ini jadi souvernir di Presidensi G20 Indonesia lalu,” katanya.
Di samping itu, Pemprov Jatim juga melakukan strategi pengelolaan ekosistem kelautan berkelanjutan melalui pemulihan habitat Lobster Terpadu dengan membuat habitat lobster buatan sebagai habitat lobster yang rusak sekaligus untuk menciptakan mata rantai ekosistem baru.
“Upaya ini sebagai dukungan terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sehingga dapat dinikmati secara ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Timur menuju _Blue Economy_,” terang Khofifah.
Beberapa langkah yang diambil Gubernur Khofifah ini pun berdampak positif sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada sektor kelautan dan perikanan di Jawa Timur. Ia adalah tokoh yang getol menyuarakan pengembangan konsep _blue energy blue economy._
“Blue Economy ini adalah pemanfaatan sumber daya laut yang memperhatikan keberlangsungannya. Imbasnya terlihat jelas pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan lapangan kerja di lingkungan bahari yang berdampak positif pada kesehatan ekosistem laut,” katanya.
Berbagai upaya yang dilakukan Gubernur Khofifah pun mengantarkannya meraih penghargaan sebagai Tokoh Peduli Masyarakat Pesisir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI belum lama ini.
“Sebagai negara maritim kita berharap, akan semakin banyak inovasi di bidang kelautan dan pesisir. Sehingga, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir termasuk para nelayan di dalamnya,” pungkasnya. (*/ady)
