Surabaya Motim – Dalam kurun waktu sepanjang tahun 2023, Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur (Jatim) berhasil mencapai prestasi gemilang.
Diantaranya dengan mengimplementasikan 15 program prioritas, yang mana sebagai upaya menyukseskan agenda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, khususnya dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat Jatim.
Menurut Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, pencapaian ini adalah hasil komitmen kuat dalam menjalankan 15 program prioritas untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat yang digaungkan oleh Pemprov Jatim.
“Ini adalah langkah strategis ibu Gubernur melalui Dinsos Jatim guna mempercepat penurunan kemiskinan,” ungkap Novi, Rabu, (03/01/2024).
Novi menyebut, Ke-15 program prioritas Dinsos Jatim yakni, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk penyandang disabilitas berat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pengembangan kewirausahaan bagi eks penerima manfaat (PM), penanganan kemiskinan ekstrem, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh pabrik rokok.
Kemudian ada juga buffer stock atau penyediaan bantuan berupa alat bantu dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, Jatim Social Care (JSC) sebagai percepatan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Jatim.
Selanjutnya program pembentukan shelter bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan atau perlakuan salah, rehabilitasi sosial dasar PPKS dalam UPT, rehabilitasi sosial dasar PPKS dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Administrasi Terpadu Manajemen (ATM) Pasung.
Selain itu ada, Sistem Informasi Manajemen Pemulangan Orang Telantar yang Terintegrasi dan Teredukasi (Simlontar Rek), penguatan relawan sosial, dan terakhir penanganan bencana baik pra bencana, tanggap darurat bencana, maupun pasca bencana.
“Di samping itu, ada juga program penurunan kemiskinan ekstrem berupa pemberian bantuan sosial untuk usaha ekonomis produktif,” kata Novi.
“Jadi untuk setiap penerima manfaat bantuan kemiskinan ekstrem mendapatkan bantuan sebesar Rp1,5 juta. Putaran I tahun 2023 alokasi bantuan ini sebanyak 3000 penerima manfaat,” imbuhnya.
Menurut perempuan yang pernah menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3Ak) Provinsi Jawa Timur itu, langkah tersebut dinilai sebagai salah satu pendorong penurunan kemiskinan bisa lebih cepat.
Bahkan tahun ini Jatim menjadi provinsi yang terbanyak mensubsidi penurunan kemiskinan di Indonesia.
“Tak hanya itu, kami juga dianggap optimal dalam pendampingan program, karena kami bisa memastikan bantuan bisa sampai kepada masyarakat. Kami juga bisa menggerakkan pendamping yang merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial,” tuturnya.
Perlu diketahui, berdasarkan data yang pada ada periode Maret 2021 sampai Maret 2023, Provinsi Jatim berhasil menjadi provinsi yang terbanyak mengentaskan kemiskinan, yakni sebanyak 383.920.
Tak hanya itu, Provinsi Jatim juga sukses menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara drastis. Pada tahun 2021 angka kemiskinan ekstrem di Jatim sebesar 2,23 persen. Kemudian menurun pada Maret 2022 sebesar 1,8 persen, September 2022 sebesar 1,56 persen, dan Maret 2023 sebesar 0,82 persen.(*/ady)
