Surabaya Motim – Pemprov Jatim terancam kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp 4 triliun. Sejumlah langkah pun sedang dilakukan demi menambal PAD yang akan hilang.
Salah satu yang dilakukan Dinas ESDM Jatim dengan menggelar focus group discussion (FGD) bertema ‘Tantangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Bagi Pertumbuhan Penerimaan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan’.
Kadis ESDM Jatim Dr.Nurkholis, S.Sos ,M.Si,CIPA ,CHICM menuturkan potensi pendapatan dari mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Jawa Timur sebesar 413.858.560 ton tersebar di 28 kabupaten/kota se-Jatim.
“Acara ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan juga dari kabupaten/kota soal optimalisasi pajak daerah dari sektor MBLB. Di kami, Pemprov sendiri perlu menggali lebih banyak potensi-potensi yang bisa mendatangkan PAD, karena PAD pemprov tahun depan berkurang karena beralihnya persentase pajak kendaraan bermotor,” tuturnya ketika di konfirmasi , Selasa (16/7/2024).
Nurkholis membeberkan dari total 413.858.560 ton MBLB yang tersebar di 28 kabupaten/kota se Jatim, ada 95.639.518 ton yang diprediksi akan diproduksi pada 2024.
Jumlah itu, kata Nurkholis akan menjadi alternatif kontribusi dalam hal penerimaan PAD yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 483.249.215.024 pada pemerintah kabupaten/kota.
“Oleh karena itu acara kali ini salah satu maksudnya untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah dari sektor MBLB. Karena nanti kan ada bagi hasil 20% masuk pemprov, 75% di kabupaten/kota. Hari ini kan banyak di kabupaten/kota, nah opsi-opsi ini kan kami gali untuk memaksimalkan PAD MBLB,” terangnya.
Demi memaksimalkan PAD dari sektor MBLB, Nurkholis menyebutkan perlunya ada pengawasan secara ketat dalam hal memonitor tambang MBLB.
“Realita pemenuhan kebutuhan MBLB untuk pembangunan tidak hanya berasal dari pemegang izin yang sah namun ada juga yang berasal dari penambang tidak berizin atau illegal mining sehingga peluang peningkatan penerimaan daerah masih sangat besar sepanjang illegal mining dapat ditangani,” jelasnya.
“Potensi MBLB di Jatim saat ini sebenarnya berada di angka 700-800 Miliar Ton. Maka dari itu, ia berkoordinasi dengan stakeholder terkait dari kabupaten/kota untuk menghitung kembali jumlah potensi yang ada.
“Jadi kan bisa dilihat angkanya dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), sesungguhnya datanya itu hampir 700-800 Miliar Ton di Jawa Timur. Kalau itu 20%nya aja kan lumayan tahun depan potensinya pemprov dapat PAD,” jelasnya.
Nurkholis menambahkan sektor MBLB di Jatim selama 2 tahun terakhir menemui banyak permasalahan dan tantangan. Perkembangan pembangunan yang sangat pesat di Jawa Timur membawa konsekuensi maraknya pengusahaan MBLB guna memenuhi bahan baku bagi pembangunan infrastruktur, jalan, gedung, jembatan, pelabuhan disamping bahan baku industri, logam, manufaktur, dan energi.
“Permintaan bahan baku pertambangan MBLB terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pembangunan akan tetapi ketersediaan potensi pertambangan tetap dan luas wilayah juga tetap. Sementara perkembangan demografi terus meningkat seiring tuntutan perbaikan standar hidup dan lingkungan menjadi permasalahan untuk dapat kita ciptakan solusi baik agar kekayaan sumber daya pertambangan MBLB membawa manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Jatim,” jelasnya.
“Oleh karena itu perlunya kita duduk bersama agar pertambangan MBLB memberi dampak baik untuk kesejahteraan warga,” pungkasnya .(*/ady)
