Tindak Lanjut Koordinasi Zonasi Kapal dengan Stakeholder di Pelabuhan UPT PPP Tamperan
Surabaya Motim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan ketertiban aktivitas perkapalan di Pelabuhan UPT PPP Tamperan, dilakukan tindak lanjut koordinasi terkait zonasi kapal dengan berbagai stakeholder. Kegiatan ini melibatkan pihak pengelola pelabuhan, perwakilan nelayan, pemilik kapal, serta instansi terkait guna menyusun kesepakatan bersama terkait zona sandar dan operasional kapal di wilayah pelabuhan.
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya yang menyoroti perlunya penataan zonasi kapal guna mengurangi potensi konflik serta meningkatkan keselamatan dan kelancaran operasional. Dalam kesempatan ini, para peserta membahas sejumlah aspek teknis, termasuk pembagian area tambat kapal berdasarkan jenis dan ukuran, jalur keluar-masuk kapal, serta aturan operasional yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna pelabuhan.
Kepala UPT PPP Tamperan, Muhammad Imam Subekti, menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pelabuhan yang lebih tertib dan kondusif bagi seluruh pihak. “Kami berkomitmen untuk mengakomodasi kebutuhan semua stakeholder dengan tetap mengutamakan keselamatan dan efisiensi operasional. Zonasi yang jelas akan membantu menghindari kesalahpahaman serta meningkatkan produktivitas di pelabuhan,” ujarnya.
Selain itu, perwakilan nelayan dan pemilik kapal turut menyampaikan masukan serta harapan mereka terkait implementasi kebijakan zonasi ini. Mereka mengapresiasi langkah yang dilakukan UPT PPP Tamperan dan berharap adanya sosialisasi lebih lanjut agar semua pihak memahami serta mematuhi aturan yang telah disepakati.
Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pemetaan lebih rinci serta sosialisasi kepada seluruh pengguna pelabuhan. Diharapkan dengan adanya kesepakatan ini, operasional kapal di Pelabuhan UPT PPP Tamperan dapat berjalan lebih tertib dan efisien, mendukung aktivitas perikanan serta perekonomian masyarakat setempat.”imbuhnya. (*/ady)
