Surabaya Motim – Sigit Priyanto Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur (Jatim) buka suara soal viralnya ratusan karyawan PT Gudang Garam yang dilaporkan putus kerja di perusahaan tersebut.
Sigit mengatakan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kediri terkait masalah ini. Ia menyatakan bahwa perusahaan yang berlokasi di Kediri itu tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya, melainkan itu program pensiun dini.
“Sudah koordinasi dengan Disnaker Kediri, dan itu program pensiun dini. Nah, yang minat itu sekitar 200-an sampai hari ini informasinya, jadi bukan PHK,” katanya .
Sementara saat disinggung soal informasi kenapa ada program tersebut, ia mengatakan bahwa hal tersebut berada di ranah perusahaan.
“Itu perusahaan, bukan kita. Dari pemerintah itu, kalau bisa tidak ada PHK, harapannya tidak ada PHK,” ucapnya.
Menurutnya, dari 200-an karyawan yang mengajukan pensiun dini, yang mendekati usia pensiun ada sekitar 14 orang. Sedangkan sisanya, usia variatif.
“Ini saya masih minta data dari Disnaker setempat,” imbuhnya..
Sedangkan soal ramainya pembahasan faktor nilai cukai yang tinggi hingga adanya rokok ilegal, ia mengatakan bahwa pihaknya juga mendengar isu tersebut. Namun, ia mengatakan hal tersebut ranahnya di pemerintah yang lebih tinggi.
“Faktor internal bisa isunya seperti itu, tapi kita di Disnaker itu kan nanti bagian lain,” ucapnya.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya memastikan, Disnaker siap untuk memberikan pendampingan lewat Balai Lapangan Kerja (BLK) agar masyarakat yang mengajukan pensiun dini, tetap bisa bekerja atau membuka usaha.
“Misalkan pensiun dini pesangonnya atau haknya bisa untuk berwirausaha. Nanti biar bisa kita lakukan pembinaan di BLK. Kalau minat, punya keterampilan apa dan berwirausaha, nanti kita bantu untuk latihan di BLK. di Kediri kan ada,” pungkasnya.
Sementara itu Said Iqbal Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa gelombang PHK di sektor industri rokok berpotensi meluas.
Ia memperkirakan, selain ribuan pekerja langsung di PT Gudang Garam, ada puluhan ribu pekerja lain yang ikut terdampak, termasuk buruh tembakau, logistik, sopir, pedagang kecil, hingga pemilik kontrakan.
“Bisa jadi ratusan ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan,”terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera turun tangan memberikan solusi nyata atas dinamika tersebut.
Iqbal menekankan agar penanganan kasus ini tidak sekadar janji manis seperti yang terjadi dalam kasus PHK massal di Sritex, mengingat pekerja bahkan disebut masih belum mendapatkan hak tunjangan hari raya (THR).(*/ady)
