Surabaya Motim- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tengah mengusulkan sedikitnya 10 program pembangunan kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut ditempuh untuk mengantisipasi dampak kebijakan pengurangan atau pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan bahwa sebagian anggaran TKD akan dialihkan melalui program strategis nasional (PSN) agar tetap dapat kembali mendukung kebutuhan daerah tersebut.
“Dari 1.377 alokasi yang tersedia, silakan diakses. Harapannya, program-program ini bisa masuk ke daerah yang membutuhkan,” ujar Adhy saat ditemui awak media di Gedung DPRD Jatim, Surabaya pada Kamis (30/10/2025) malam.
Usai rapat, Adhy menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memetakan kebutuhan prioritas yang bisa diusulkan ke pemerintah pusat.
“Melalui rapat tadi, kami segera melakukan koordinasi ke dinas-dinas untuk melihat kebutuhan dan program apa saja di pusat yang bisa diajukan,” tegas Adhy.
Adhy menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan nyata yang perlu segera diusulkan, yaitu perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi yang anggarannya belum mencukupi di tingkat daerah.
“Kebutuhan yang real misalnya di PU Bina Marga. Karena anggaran provinsi tidak cukup, ruas-ruas jalan itu bisa kami ajukan agar bisa dibiayai oleh instruksi presiden jalan daerah (IJD),” jelas dia.
Menurut Adhy, sebagian besar usulan program mencakup berbagai sektor. Mulai dari infrastruktur jalan, irigasi, pertanian, alat mesin pertanian (alsintan), hingga penyediaan bibit.
“Pada sektor perhubungan, sejumlah dermaga di wilayah kepulauan juga diusulkan untuk mendapatkan dukungan anggaran pusat,” kata Adhy.
Sebenarnya semua sudah ada program masing-masing, Adhy pun berharap pusat dapat menganalisis kebutuhan di lapangan, sehingga bisa dialokasikan ke dalam program strategis nasional.
“Usulan tersebut menjadi upaya Pemprov Jatim, agar pembangunan di daerah tetap berjalan meski terjadi pengurangan atau pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat,” pungkasnya.(*/ady)
