Gerak Cepat Kendalikan PMK, Gubernur Khofifah Distribusikan 453 Ribu Dosis Vaksin Tahap I ke 38 Kabupaten/Kota untuk Amankan Jatim sebagai Lumbung Ternak Nasional
Surabaya Motim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespons peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di awal tahun 2026 melalui percepatan vaksinasi massal sebagai langkah pengendalian sekaligus perlindungan populasi ternak.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa percepatan vaksinasi PMK menjadi langkah strategis mengingat Jawa Timur merupakan salah satu lumbung ternak nasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap populasi ternak menjadi prioritas utama demi menjaga keberlangsungan ekonomi peternak rakyat.
“Percepatan vaksinasi ini penting karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya herd immunity agar populasi ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga. Untuk tahap pertama, kita bagikan 453 ribu dosis,” ujar Khofifah, Kamis (29/1).
Sejalan dengan upaya tersebut, Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menetapkan pelaksanaan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang akan dilaksanakan pada 29 Januari 2026 di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan penyuntikan vaksin pada ternak milik masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari percepatan vaksinasi tersebut, Pemprov Jatim mulai mendistribusikan 453 ribu dosis vaksin PMK tahap I ke 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Distribusi ini menjadi bagian dari rangkaian vaksinasi PMK yang dijadwalkan berlangsung hingga September 2026.
Vaksin PMK tahap pertama tersebut disalurkan melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di masing-masing daerah untuk segera digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi di lapangan.
“Ini langkah antisipasi untuk melindungi populasi ternak di Jatim. Kami distribusikan vaksin skala besar mulai dilaksanakan hari ini,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Untuk tahun 2026, Kementan telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jawa Timur.
“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI. Untuk tahun ini, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.
Selain vaksinasi serentak, upaya pengendalian PMK juga dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, serta edukasi kepada para peternak. Petugas kesehatan hewan juga disiagakan di pasar-pasar hewan untuk memastikan tidak ada ternak sakit yang diperjualbelikan.
“Untuk opsi penutupan sementara pasar hewan, akan kami terapkan khusus di wilayah-wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau masuk zona merah,” tegasnya.
Sebagai langkah preventif tambahan, kata Khofifah, Pemprov Jatim akan mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, serta unsur TNI dan Polri dalam penanganan di lapangan. Unsur kelurahan, kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga dilibatkan dalam monitoring dan pendampingan kepada peternak.
“Penanganan PMK tidak bisa setengah-setengah. Kami bergerak bersama, berkolaborasi dan bersinergi lintas sektor, dari pemerintah daerah, aparat kewilayahan, hingga TNI dan Polri, untuk memastikan pengendalian PMK berjalan cepat, terpadu, dan efektif di lapangan,” ungkapnya.
Di akhir, Gubernur Khofifah mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kasus PMK. Ia juga meminta para peternak agar bersikap proaktif dan kooperatif saat petugas melakukan vaksinasi serta pemeriksaan kesehatan ternak.
“Kami mengimbau kepada bupati/walikota dan para peternak untuk terus meningkatkan kewaspadaan, mempercepat vaksinasi PMK, serta disiplin menerapkan manajemen pakan dan menjaga kesehatan ternak, sehingga penyebaran PMK dapat ditekan dan keberlangsungan peternakan rakyat tetap terjaga,” pungkasnya.(*/ady)
