Surabaya Motim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur menyerahkan bantuan normalisasi kendaraan kepada pengemudi yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Program tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan nasional menuju target bebas kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027.
Acara serah terima kendaraan berlangsung di halaman Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Frontage Road Jalan Ahmad Yani No. 268, Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jumat (6/3/2026).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tiba di lokasi acara sekitar pukul 17.10 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyerahkan santunan kepada 25 anak yatim sebagai bagian dari kegiatan sosial di bulan suci Ramadhan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan ,” Normalisasi dimensi kendaraan merupakan langkah untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Juga bagian dari komitmen untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan.
“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama dalam normalisasi kendaraan ODOL. InsyaAllah kalau kita gerak bersama Jawa Timur Zero ODOL Tahun 2027,” tuturnya.
Saat ini Pemprov Jatim melalui Dishub Jatim telah melakukan pengukuran terhadap 160 truk dari total 238 kendaraan milik anggota Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Enam unit truk telah selesai dilakukan pemotongan dimensi sehingga sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.
“Proses normalisasi semuanya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan,” katanya.
Pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan difasilitasi Pemprov Jatim. Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi para pelaku usaha transportasi dan komunitas pengemudi untuk ikut menyesuaikan dimensi kendaraan sebagaimana regulasi.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa pengendalian kendaraan ODOL, berkaitan erat dengan aspek keselamatan seluruh pengguna jalan. Kendaraan dengan dimensi berlebih dan muatan berlebih terbukti meningkatkan risiko kecelakaan serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur. Selain itu, juga berpengaruh pada kelancaran distribusi logistik nasional serta efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk Rencana Aksi Keselamatan (RAK).
“Di tengah penguatan logistik nasional, ODOL justru bisa menjadi penghambat. Kerusakan jalan akibat beban berlebih akan mempengaruhi efektivitas distribusi dan keselamatan,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, beliau juga menyampaikan apresiasi kepada GSJT yang telah berkomitmen dalam mendukung program normalisasi kendaraan. Ia juga memberikan penghargaan kepada perusahaan karoseri CV Sumber Karya Abadi yang turut berperan dalam proses normalisasi dimensi kendaraan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha transportasi, komunitas pengemudi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan di Jawa Timur.
“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas pengemudi, serta berbagai pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam mewujudkan transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” katanya.
Di akhir, Gubernur Khofifah mengajak seluruh pihak untuk terus melanjutkan proses normalisasi kendaraan yang masih masuk dalam kategori ODOL agar target Jawa Timur Zero ODOL 2027 dapat tercapai.
“Sekali lagi, terimakasih. Mari kita teruskan, kendaraan-kendaraan yang masih kategori ODOL, mari kita normalisasi bersama, dengan kekuatan yang kita miliki InsyaAllah, kita bisa zero ODOL 2027,” imbuhnya.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Dr.Ir.Nyono, ST, MT dalam laporannya , menjelaskan bahwa program normalisasi kendaraan bertujuan membantu pemilik kendaraan, khususnya yang bersifat perorangan, agar armada yang beroperasi memenuhi standar dimensi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Maksud dari program ini adalah membantu pemilik kendaraan perorangan serta mendukung program penertiban kendaraan over dimensi melalui proses normalisasi. Dengan demikian, kendaraan yang beroperasi dapat memenuhi spesifikasi teknis yang berlaku,” Tuturnya.
Menurut dia, program tersebut juga menjadi salah satu solusi atas aspirasi para pengemudi yang sebelumnya menyampaikan tuntutan terkait kendaraan ODOL.
“Ini merupakan salah satu bentuk bantuan dari Ibu Gubernur kepada teman-teman GSJT untuk menormalisasi armada, karena sebagian dari mereka merasa kesulitan melakukan normalisasi secara mandiri,” jelas Kadis.
Ia menambahkan, jumlah kendaraan yang diajukan untuk mengikuti program normalisasi melalui BPBD Jawa Timur mencapai 238 unit. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Untuk tahap awal pada 2025, normalisasi telah diselesaikan terhadap enam unit kendaraan. Pada 2026, pemerintah kembali mengalokasikan bantuan normalisasi bagi kendaraan milik anggota GSJT.
“Kendaraan yang diserahkan hari ini telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi standar dimensi kendaraan yang berlaku,” terangnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan dukungan pembiayaan normalisasi kendaraan tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan bantuan biaya normalisasi kepada teman-teman GSJT sekaligus mendukung program pemerintah pusat menuju zero ODOL pada 2027,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator GSJT Supriyono, yang akrab disapa Gus Pri, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas bantuan yang diberikan kepada para pengemudi.
“Kami dari Gerakan Sopir Jawa Timur sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya kepada Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, atas bantuan pembiayaan normalisasi kendaraan ODOL,” ujar Supriyono saat ditemui setelah acara.
Ia berharap program tersebut dapat menjadi langkah awal dalam menertibkan kendaraan over dimensi dan overload di wilayah Jawa Timur.
“Semoga ke depan tidak ada lagi kendaraan over dimensi dan overload di Jawa Timur. Kami juga berharap langkah yang dilakukan pemerintah daerah ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menangani persoalan kendaraan ODOL,” pungkasnya.(*/ady)
