Surabaya Motim – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sejumlah langkah strategis mulai diterapkan pada 2026, mulai dari kebijakan kerja fleksibel hingga pemanfaatan teknologi berbasis Smart Office untuk menekan konsumsi energi dan biaya operasional.
Sekretaris DPRD Jatim, Dr.Mohammad Ali Kuncoro,S.STP.,M.Si menuturkan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Timur terkait efisiensi di lingkungan pemerintahan.
“Nawaitu kita melakukan ini agar efisiensi penggunaan bahan bakar bisa kita lakukan, penghematan listrik gedung bisa dijalankan, dan efisiensi anggaran bisa kita capai,” tutur Mohammad Ali Kuncoro Selaku Sekwan DPRD Jatim.
Ia menjelaskan, terdapat tiga strategi utama yang kini dijalankan oleh Sekretariat DPRD Jatim. Pertama, penerapan kebijakan work from home (WFH) setiap Rabu bagi 195 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bagian administratif.
Langkah ini diharapkan mampu menekan konsumsi listrik perkantoran sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar kendaraan.
Meski demikian, Ali memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu fungsi utama kedewanan. ASN yang memiliki tugas langsung dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan tetap menjalankan tugas secara normal di kantor.
Strategi kedua adalah pengembangan sistem Smart Office yang memungkinkan pengendalian penggunaan listrik secara terpusat. Melalui sistem ini, perangkat seperti pendingin ruangan (AC), televisi, hingga perangkat audio dapat dikontrol dalam satu sistem untuk meningkatkan efisiensi energi.
“Saat ini kami sedang mengembangkan Smart Office. Ke depan, seluruh panel kelistrikan bisa dikendalikan dalam satu genggaman,” jelasnya.
Sambil menunggu implementasi penuh teknologi tersebut, Setwan DPRD Jatim juga tetap menerapkan langkah konvensional, seperti memastikan seluruh perangkat elektronik dimatikan setelah digunakan.
Adapun strategi ketiga menyasar sektor transportasi. ASN yang berdomisili di Surabaya diimbau menggunakan transportasi massal untuk menekan konsumsi bahan bakar. Sementara bagi pegawai dari luar kota, diberikan opsi untuk menginap di lingkungan kantor menjelang hari penerapan WFH.
“Kondisinya memang sederhana, tapi ini bisa membantu menghemat biaya transportasi dan kebutuhan harian pegawai,” jelasnya, Senin(30/03/2026) usai Sidang Paripurna.
Meski berbagai langkah efisiensi diterapkan, Ali menegaskan bahwa produktivitas kerja tidak boleh menurun. Pelayanan terhadap pimpinan dan anggota dewan tetap harus berjalan optimal.
“Efisiensi penting, tapi produktivitas tidak boleh terganggu. Pelayanan harus tetap maksimal,” pungkasnya.(*/ady)
