Paripurna DPRD, Pemprov Jatim Jelaskan 2 Raperda Strategis Sekaligus

Surabaya Motim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memberikan jawaban resmi atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jatim terhadap Raperda Kepemudaan dan Keolahragaan serta Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

Jawaban tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Senin (7/9/2026).

Sidang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Jatim Blegur Prijono, dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Jatim Deni Wicaksono, Sekdaprov Jatim, jajaran Kepala OPD, perwakilan mahasiswa, serta insan pers.

*Raperda Kepemudaan dan Keolahragaan: Inklusif dan Berbasis Data*

Menanggapi masukan dari Fraksi PKB, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat, PPP-PSI, NasDem, Gerindra, dan Golkar, Pemprov Jatim menegaskan penyusunan Raperda dirancang secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Beberapa poin strategis yang menjadi perhatian Pemprov Jatim:

*1. Inklusivitas dan Kesetaraan Gender*
Pemprov menegaskan komitmen perlindungan serta kesetaraan akses bagi atlet perempuan dan atlet penyandang disabilitas, baik dalam pembinaan olahraga prestasi maupun kegiatan kepemudaan.

*2. Penguatan Olahraga Tradisional dan E-Sport*
Raperda mengakomodasi inventarisasi olahraga tradisional seperti pencak silat. Selain itu ditambahkan norma pencegahan afiliasi aktivitas perjudian pada penyelenggaraan e-sport.

*3. Harmonisasi dengan Regulasi Nasional*
Raperda diselaraskan dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan agar tidak tumpang tindih dan memiliki kepastian hukum.

*4. Kedudukan Gerakan Pramuka*
Pemprov menjelaskan urusan kepramukaan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2010. Namun, Pramuka tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sub-urusan kepemudaan dan olahraga di Jatim.

*5. Integrasi Pembinaan Atlet Berbasis Sport Science*
Untuk meningkatkan capaian prestasi pada PON 2028, Pemprov menyiapkan strategi berbasis _sport science_, pembinaan berjenjang, dan tata kelola mutasi atlet secara ketat minimal dua tahun sebelum ajang regional maupun nasional.

*Bangun Sistem Satu Data Digital*

Pemprov Jatim juga memaparkan rencana membangun *Sistem Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan* berbasis digital.

Sistem ini akan digunakan untuk mengukur capaian pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif melalui *Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)* dan *Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)*.

“Dengan sistem ini, pembinaan kepemudaan dan keolahragaan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Semua data terintegrasi sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran,” jelas Gubernur Khofifah.

*Raperda Dana Cadangan Pilgub: Transparan dan Efisien*

Sementara itu, jawaban terkait *Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur* disampaikan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Wagub menjawab berbagai pertanyaan, masukan, dan tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait transparansi, efisiensi, serta skema penganggaran dana cadangan Pilkada.

*1. Rincian Proyeksi Kebutuhan Anggaran Pilkada*
Pemprov memaparkan 5 komponen utama: tahapan penyelenggaraan, operasional dan administrasi, honorarium, pengawasan, dan pengamanan.

*2. Klarifikasi Anggaran Rp1 Triliun vs Rp600 Miliar*
Angka Rp1 Triliun merupakan perkiraan awal mengacu alokasi Pilgub 2024 sebesar Rp1,086 triliun. Sementara *Dana Cadangan Rp600 Miliar* dalam Raperda direncanakan dicicil selama 3 tahun untuk periode jabatan setelah 2025–2030. Kekurangannya akan dialokasikan melalui APBD tahun berjalan.

*3. Efisiensi APBD dan Mencegah Goncangan Fiskal*
Skema bertahap bertujuan mencegah _fiscal shock_, melindungi layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta menjadi inovasi PAD. Dana cadangan akan ditempatkan pada deposito Bank Jatim dengan bunga masuk ke APBD.

*4. Mekanisme Pelaporan dan Fleksibilitas Jadwal*
Dana dapat digunakan paling lambat satu tahun sebelum hari H. Perubahan alokasi disampaikan melalui Nota Raperda APBD. Laporan pertanggungjawaban dipisahkan dan DPRD memiliki akses penuh terhadap realisasi serta audit BPK. Sisa dana wajib dikembalikan ke Kas Daerah (RKUD). (*/ady)