Proyeksikan Kenaikan PAD Rp17,7 Triliun, Pemda Jatim Pastikan Fokus APBD 2027 Tetap di Pendidikan dan Kesehatan
Surabaya Motim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur membantah isu adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Sebaliknya, potensi pendapatan daerah justru diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur Mohammad Yasin menjelaskan, target PAD pada RAPBD 2027 dipatok sebesar Rp17,7 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp251 miliar dari PAD murni tahun 2026 yang berada di angka Rp17,4 triliun.
“Jadi tidak benar kalau PAD kita turun. Proyeksi PAD kita justru naik dari Rp17,4 triliun pada 2026 menjadi Rp17,7 triliun di RAPBD 2027,” tegasnya usai Sidang Paripurna DPRD Jatim, Kamis (10/9/2026).
*Penyesuaian Dana Transfer dan Postur APBD*
Terkait dana transfer dari pemerintah pusat, Pemprov Jatim mengonfirmasi adanya penyesuaian penurunan asumsi sekitar Rp154 miliar. Hal ini disebabkan belum masuknya sejumlah data teknis, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pusat.
Meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara. Pemprov Jatim optimistis postur akhir APBD 2027 akan semakin menguat seiring pemberitahuan resmi besaran dana transfer dari pusat yang biasanya diterima menjelang akhir tahun.
*Prioritas Anggaran: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur*
Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), alokasi anggaran APBD 2027 akan diprioritaskan pada sektor pelayanan dasar masyarakat:
1. *Sektor Pendidikan*: Mendapat porsi terbesar, yaitu lebih dari 31%.
2. *Sektor Kesehatan*: Mengalokasikan anggaran sebesar 25% hingga 26%.
3. *Belanja Pegawai*: Dipastikan aman dan berada di bawah batas maksimal _mandatory spending_ 30%, yaitu di kisaran 25%.
4. *Sektor Infrastruktur*: Pemprov terus berupaya meningkatkan porsi alokasi anggaran agar mendekati target _mandatory spending_ sebesar 40%.
“Pemerintah Daerah berharap dengan postur anggaran yang baru ini, kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” pungkas Mohammad Yasin. (*/ady)
Proyeksikan Kenaikan PAD Rp17,7 Triliun, Pemda Jatim Pastikan Fokus APBD 2027 Tetap di Pendidikan dan Kesehatan.
Surabaya Motim.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur membantah isu adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Sebaliknya, potensi pendapatan daerah justru diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur Mohammad Yasin menjelaskan, target PAD pada RAPBD 2027 dipatok sebesar Rp17,7 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp251 miliar dari PAD murni tahun 2026 yang berada di angka Rp17,4 triliun.
“Jadi tidak benar kalau PAD kita turun. Proyeksi PAD kita justru naik dari Rp17,4 triliun pada 2026 menjadi Rp17,7 triliun di RAPBD 2027,” tegasnya usai Sidang Paripurna DPRD Jatim, Kamis (10/9/2026).
*Penyesuaian Dana Transfer dan Postur APBD*
Terkait dana transfer dari pemerintah pusat, Pemprov Jatim mengonfirmasi adanya penyesuaian penurunan asumsi sekitar Rp154 miliar. Hal ini disebabkan belum masuknya sejumlah data teknis, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pusat.
Meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara. Pemprov Jatim optimistis postur akhir APBD 2027 akan semakin menguat seiring pemberitahuan resmi besaran dana transfer dari pusat yang biasanya diterima menjelang akhir tahun.
*Prioritas Anggaran: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur*
Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), alokasi anggaran APBD 2027 akan diprioritaskan pada sektor pelayanan dasar masyarakat:
1. *Sektor Pendidikan*: Mendapat porsi terbesar, yaitu lebih dari 31%.
2. *Sektor Kesehatan*: Mengalokasikan anggaran sebesar 25% hingga 26%.
3. *Belanja Pegawai*: Dipastikan aman dan berada di bawah batas maksimal _mandatory spending_ 30%, yaitu di kisaran 25%.
4. *Sektor Infrastruktur*: Pemprov terus berupaya meningkatkan porsi alokasi anggaran agar mendekati target _mandatory spending_ sebesar 40%.
“Pemerintah Daerah berharap dengan postur anggaran yang baru ini, kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” pungkas Mohammad Yasin. (*/ady)
