Gubernur Khofifah: PROTEK Dorong Penguatan Modal dan Peningkatan Pendapatan Guru Non-PNS

Surabaya Motim – Program Ekonomi Terapan Guru (PROTEK) dinilai menjadi solusi strategis untuk memperkuat perekonomian sekaligus menambah pendapatan guru non-PNS di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga membekali para guru dengan keterampilan tingkat lanjut.
“Dalam praktiknya, berbagai produk yang dihasilkan guru-guru non-PNS peserta PROTEK dinilai cukup kreatif dan bernilai tinggi. Sejumlah karya yang pernah ditampilkan, di antaranya pembuatan bonsai serta berbagai tanaman hias anthurium. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa para guru memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri kreatif rumahan,” ujar Khofifah, Rabu (18/11/2026).

Untuk mendukung keberlanjutan dan perluasan usaha tersebut, diperlukan penguatan modal yang sejalan. Melalui sinergi dengan Bank UMKM, para guru non-PNS diharapkan memperoleh akses permodalan dengan suku bunga kompetitif sebesar 3 persen serta fasilitas pinjaman maksimal hingga Rp50 juta, dengan kebutuhan riil yang disesuaikan.
“Program penguatan dan sinergi ini diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perkembangan PROTEK. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah peningkatan keterampilan dan tambahan penghasilan bagi guru-guru non-PNS, termasuk peluang akses untuk bekerja atau magang di luar negeri, tetapi juga memperkuat peran Bank UMKM dalam mengawal pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Bank UMKM Siapkan Skema Pinjaman Murah untuk Lulusan SMK.
Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (BPR Jatim) atau Bank UMKM, Irwan Eka Widjaya, menuturkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skema pinjaman murah khusus bagi calon pekerja migran lulusan SMK yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Program ini hadir untuk mengatasi kendala biaya awal keberangkatan yang tidak ditanggung pemerintah.
Irwan mengungkapkan, meski para lulusan SMK telah memiliki bekal bahasa, kompetensi, dan keterampilan, mereka kerap terkendala biaya awal seperti pengurusan paspor, visa, perlengkapan pribadi, hingga biaya hidup untuk satu bulan pertama sebelum menerima gaji.
“Itulah yang kita manfaatkan. Ada program dari Ibu Gubernur dengan Bank UMKM, kita menyiapkan skema yang cukup ringan buat mereka sehingga pada saat berangkat tidak ada lagi kendala masalah keuangan. Jadi mereka tidak perlu ke pinjaman-pinjaman ilegal yang akhirnya akan menjerat mereka,” ujar Irwan.
Dalam skema pembiayaan khusus ini, BPR Jatim menawarkan plafon pinjaman maksimal hingga Rp50 juta dengan suku bunga sangat ringan, yakni tidak lebih dari 3 persen per tahun. Bunga tersebut mendapat subsidi dari Pemprov Jatim sebesar 9,25 persen dari bunga normal 12 persen. Adapun jangka waktu atau tenor cicilan diberikan maksimal hingga 3 tahun, dengan pembayaran angsuran yang dimulai setelah peserta menerima gaji pertama di negara tujuan.
Terkait jaminan dan mekanisme pengajuan, Irwan menjelaskan bahwa program ini tidak mensyaratkan agunan berupa sertifikat. BPR Jatim akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta perusahaan pemberangkat migran (avalist) yang berafiliasi di luar negeri sebagai penjamin.
“Syaratnya nanti kita akan bikin skema dengan adanya MoU dengan Dinas Pendidikan. Sehingga siswa-siswa yang direkomendasi oleh Dinas Pendidikan nanti akan kita lakukan asesmen. Tetap ada seleksi supaya penerima manfaat ini betul-betul orang yang tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Para siswa maupun alumni SMK dapat mengajukan pinjaman ini melalui sekolah masing-masing, yang selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dengan jaringan kantor cabang BPR Jatim yang tersebar di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan, saat ini peluang kerja di luar negeri, khususnya di Jepang dan Jerman, sudah siap menerima tenaga kerja terampil asal Jawa Timur. Irwan berharap fasilitas pembiayaan ini dapat memperluas ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan SMK sekaligus membantu mengentaskan pengangguran di Jawa Timur.
“Pada saat kembali ke tanah air, mereka tidak menjadi pengangguran, tapi sudah menjadi pekerja yang punya keterampilan sehingga bisa mengembangkannya jauh lebih baik lagi dan bahkan mempekerjakan adik-adik kelasnya,” pungkasnya.(*/ady)
