Senator Ning Lia: Khofifah Bukan Sekadar Populer, Tapi Teruji di Nasional dan Daerah

Surabaya Motim – Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinilai merupakan politisi nasional yang kiprahnya teruji sepanjang masa.
Bukan hanya karena posisinya sebagai kepala daerah dengan wilayah berpenduduk besar, Khofifah juga memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, pengalaman politik nasional, serta jaringan organisasi kemasyarakatan yang luas.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu keunggulan Khofifah dibandingkan banyak tokoh politik lainnya. Perjalanan kariernya mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari anggota DPR RI, pimpinan lembaga legislatif, menteri, hingga kepala daerah.
Di tingkat nasional, Khofifah pernah menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Dia kemudian dipercaya menjadi Menteri Sosial pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2018.
Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mengatakan pengalaman sebagai menteri membuat Khofifah memiliki pemahaman mengenai persoalan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, hingga pelaksanaan program pemerintah berskala nasional.
Di luar pemerintahan, Khofifah juga memiliki pengalaman panjang dalam organisasi kemasyarakatan. Dia memimpin Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama selama empat periode. Posisi tersebut memperkuat jejaring sosial dan kepemimpinannya di tengah masyarakat, khususnya kalangan perempuan.
Modal lainnya adalah pengalaman memimpin Jawa Timur. Sejak 2019, Khofifah dipercaya menjadi gubernur dan kembali memimpin provinsi tersebut untuk periode 2025-2030 bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
“Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Provinsi ini menjadi salah satu pusat industri, perdagangan, pertanian, pendidikan, dan konektivitas kawasan Indonesia bagian timur,” kata senator asal Jatim tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur sepanjang 2025 tumbuh 5,33 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.403,17 triliun, dengan PDRB per kapita sebesar Rp80,86 juta.
Sementara itu, dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Khofifah memaparkan realisasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator program dan kegiatan.
Capaian tersebut menunjukkan kinerja administrasi dan pelaksanaan program pembangunan daerah yang relatif tinggi. Namun, keberhasilan pembangunan tentu tetap perlu diukur melalui dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
BPS mencatat persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 sebesar 9,30 persen, turun 0,20 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat di provinsi tersebut.
Keunggulan Khofifah juga terletak pada pengalaman kepemimpinan perempuan di ruang politik nasional. Kiprahnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menduduki posisi strategis dalam pengambilan kebijakan publik.
Latar belakang organisasi Nahdlatul Ulama dan kepemimpinannya di Muslimat NU juga menjadi modal sosial yang tidak bisa diabaikan. Pengalaman membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat menjadi bekal penting bagi seorang pemimpin nasional.
Di sisi lain, pengalaman Khofifah di pemerintahan pusat dan daerah memberinya pemahaman mengenai koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kombinasi pengalaman legislatif, eksekutif, kepemimpinan daerah, dan organisasi kemasyarakatan tersebut menjadi sejumlah alasan mengapa Khofifah dinilai layak diperhitungkan dalam peta politik nasional.
“Dengan pengalaman panjang di tingkat nasional dan daerah, Bu Gub (Khofifah) bukan sekadar tokoh yang memiliki popularitas politik. Dia merupakan figur yang telah melewati berbagai fase pemerintahan dan memiliki pengalaman langsung dalam mengelola kebijakan publik,” pungkasnya.(*/ady)
