Jember – Pupuk subsidi sangat dibutuhkan para petani di Jember saat ini. Bupati Jember Faida pun menjawab keluhan petani, dengan rutin dan gencar membagikan kartu tani yang nantinya bisa membantu memenuhi kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi.
Namun demikian menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (15/9), pembagian kartu tani itu tidak tepat dilakukan saat ini.
“Bupati ini tidak mengerti. Beliau komentar, dengan kartu tani mudah mendapatkan pupuk. Lah wong alokasinya habis, kartunya ada, pupuknya tidak ada. Lah mau digunakan bagaimana bisa untuk menebus pupuk,” kata Jumantoro.
Karena menurutnya, pengajuan elektronik -Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) petani sejak setahun lalu sudah dilakukan.
“Lah pengajuannya tahun kemarin masih 50 persen, kan sudah habis alokasinya. Padahal dasarnya dari pengajuan itu. Jadi kartu tani ini malah tidak menyelesaikan masalah,” tukasnya.
Itulah alasannya, kata Jumantoro, pihaknya beberapa waktu lalu melakukan aksi unjuk rasa (unras) dari para petani se Kabupaten Jember meneriakkan penundaan kartu tani. Karena petani tidak butuh hanya retorika, tetapi aksi nyata untuk menjawab kebutuhan pupuk subsidi itu.
“Karena (penggunaan) kartu tani ini setelah semuanya siap. Jadi itu. Apalagi juga harus ada EDC dari bank,” ucapnya.
“Apa iya petani butuh pupuk, terus diberi kartu. Apa ngefek pada tanamannya? Kartunya digantung di tanaman sebagai gantinya pupuk,” ujarnya menyindir.
Oleh karena itu, lanjut Jumantoro, utamakan dan perhatikan soal pupuk tersebut agar mendapat solusi. “Tolong yang logislah, apalagi dua minggu ini (musim tanam) dan waktunya butuh pupuk. Tapi malah gak bisa dipakai (kartu tani) itu. Wong di kios belum lengkap EDCnya (Electronic Data Capture = alat untuk menerima pembayaran), pupuk (subsidinya) juga belum ada tambahan, itu kan sama dengan pembohongan,” ujarnya kecewa.
“Tolonglah ini diperhatikan, agar kami (para petani) tidak terjerumus pada pupuk abal-abal itu,” tambahnya.
Lebih jauh pria yang juga seorang petani asal Kecamatan Jelbuk ini, mengomentari soal petunjuk dan mekanisme penggunaan Kartu Tani yang dibagikan langsung oleh Bupati Jember itu.
“Kartu tani silahkan dibagikan, lah aturan baru untuk dapat pupuk subsidi yang baru itu, juga harus foto, open camera, lapor ke dinas lewat PPL. Ini pun bukan solusi. Tapi membunuh petani pelan-pelan,” katanya.
“Karena lucu, masih blebekan (mengurus, red) untuk memenuhi syarat satu sak pupuk, setelah selesai tanamannya mati. Lah urusan dapat pupuknya masih diurusin dulu (lewat birokrasi). Ini bukan mempermudah, tapi mempersulit,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pertanian (TPHP) Jember Satuki kembali masih belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi lewat sambungan telpon di ponselnya tidak dijawab.
Sementara dikirimi pesan singkat lewat percakapan Whatsapp, juga belum dijawab dan dibaca.
Sementara itu saat wartawan mencoba menghubungi Kepala Dinas Infokom Pemkab Jember Gatot Triyono, masih melakukan rapat video conference (Vidcon) bersama bupati.
“Masih vidcon, ke Diperta (Dinas Pertanian) ae mas,” tulisnya lewat pesan singkat whatsapp. (*)
