Jember, Motim – BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI beberapa waktu lalu datang ke Kabupaten Jember. Diketahui BPK RI datang ke Kota Tembakau ini untuk melakukan pemeriksaan (audit) anggaran yang dilakukan Pemkab Jember.
Dalam prosesnya itu, BPK RI juga melakukan pemeriksaan bersama dengan Inspektorat Pemkab Jember.
Kepala Inspektorat Pemkab Jember Joko Santoso membenarkan perihal tahapan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI itu.
Untuk tahapan pemeriksaan yang dilakukan kemarin, kata Joko, hanya awal dan sifatnya memotret sejumlah agenda kegiatan yang sudah dilakukan pemkab.
“BPK RI beberapa waktu lalu datang ke Jember, tapi saat ini masih pulang. Awal kemarin itu masih pemanasan, proses awal (untuk) memotret atau pemeriksaan pendahuluan. Terlalu pagi (untuk menyimpulkan),” kata Joko saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (20/10).
Proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI bersama dengan Inspektorat Pemkab Jember. Namun belum menyentuh persoalan anggaran yang telah digunakan oleh Pemkab Jember.
“Ini masih by proses, ada tahapannya. Saya tidak mengikuti (karena masih awal) proses. Nantinya juga akan menjadi sesuatu yang harus diperiksa, ya akan diperiksa,” katanya.
Ditanya apa saja info audit yang diperiksa sebagai langkah awal? Joko enggan berkomentar lebih jauh.
“Saya tidak paham bagaimana, karena tidak mengikuti, mungkin bisa dikonfirmasi ke Plt. Bupati Jember,” ujarnya singkat.
Namun demikian Joko mengungkapkan, akan kembali datang ke Jember dengan tugas lanjutan. Setelah melakukan pengumpulan informasi awal kemarin.
“Saat ini masih pulang ke kantornya mungkin kembali seminggu atau dua minggu lagi. Kemudian nanti saat kembali ke Jember dengan nama (tugas yang dilakukan) pemeriksaan perinci. Akan lama di sini (Jember) kurang lebih sebulan,” ungkapnya.
“Kedatangan BPK lagi di Jember paling lambat awal November ini. Atau akhir Oktober. Tapi sesuai Schedule (jadwal, red) 26 Oktober ini datang,” sambungnya.
Disinggung soal penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19, dan dugaan penyelewengan bantuan untuk mengatasi pandemi ini yang dilakukan bupati petahana Faida, Joko pun enggan berkomentar banyak.
Bahkan ditanya perihal gudang penyimpanan bahan bantuan untuk Covid-19 dari pihak ketiga yang kuncinya saat BPK RI datang tidak ada, Joko pun lagi-lagi menolak berkomentar lebih jauh.
“BPK pemeriksa dan saya juga, tapi belum memeriksa terkait penggunaan dana penanggulangan Covid-19. Masih belum detail hanya kulitnya saja. Sekarang masih proses awal memotret. Terkait kunci siapa yang pegang mungkin petugas di Satgas Covid-19 yang tahu, apakah itu Sekretaris Satgas atau Jubir,” ulasnya.
“Setelah dilakukan pemeriksaan perinci, nanti akan ada temuan dan akan menjadi pedoman untuk proses berikutnya. Jadi belum bisa disimpulkan atas apa yang dilakukan BPK ke Jember kemarin,” tuturnya menambahkan.(ym)
