Surabaya, Motim-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim patut diacungi jempol. Ini karena inovasi ‘Si-Master’ berhasil masuk Top 30 Kompetisi Inovasi Publik (Kovablik) 2020 di wilayah setempat.
Penghargaan diserahkan Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof Dr Diah Natalisa MBA, di Kota Batu, Jumat (13/11/2020) lalu.
Menurut Nurkholis,S.Sos,M.Si Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, inovasi tersebut merupakan prestasi masyarakat Jatim, khususnya para aparatur sipil negara (ASN) yang ingin pelayanan cepat dan tepat.
“Si-Master merupakan inovasi berupa aplikasi yang fungsinya dapat mengintegrasikan data aparatur sipil negara (ASN), mulai dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” kata Nurkholis.
Aplikasi tersebut merupakan strategi digital yang dilakukan untuk pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit, seperti kenaikan pangkat yang tidak lagi membutuhkan pemberkasan untuk pengurusannya karena sudah terintegrasi.
Tak hanya itu, BKD Jatim juga berhasil meraih prestasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Kategori A.
Terkait SAKIP, pada kesempatan sama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap perangkat daerah mengoptimalkan penerapan SAKIP dan terus mendorong efektivitas serta efisiensi, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
Setiap perangkat daerah, lanjut dia, harus berinovasi dalam pencapaian kinerja melalui transformasi digital agar saling sinergi dan saling terkoneksi.
“Seperti halnya transformasi digital untuk pemulihan ekonomi, yang dalam hal ini menggerakkan UMKM melalui penjualan secara daring dengan memasukkan mereka pada marketplace, lalu membangun akses pemasaran virtual dengan para diaspora asal berbagai negara,” kata Khofifah, Senin (16/10/2020).
Selain itu, Gubernur Khofifah menilai penerapan SAKIP untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi membutuhkan penerapan budaya kerja yang berperan sebagai role model terciptanya perubahan pola pikir.
“Budaya kerja ASN diharapkan berorientasi pada produktivitas kerja dan kinerja tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Sekadar diketahui, layanan kepegawaian semakin dipermudah melalui dukungan teknologi informasi. Pemberkasan tatap muka yang biasa dilakukan diharapkan tidak lagi ada melalui dukungan sistem aplikasi. Langkah itu dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim dengan merilis sistem informasi kepegawaian Si-Master.
Kepala BKD Provinsi Jatim, Nurkholis,S.Sos,M.Si menuturkan , Si-Master ini diharapkan dapat mengintegrasi data ASN mulai dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Melalui data base kepegawaian ASN yang terintegrasi akan memudahkan proses pelayanan kepegawaian, memudahkan analisis dan perencanaan kepegawaian.
Si-Master merupakan strategi digital yang dilakukan untuk pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit.
“Misalnya kenaikan pangkat, kalau semua data sudah terintegrasi tidak lagi membutuhkan pemberkasan untuk pengurusannya,” tutur Nurkholis.
Untuk mengintegrasikan database tersebut, BKD Jatim melakukan MoU antara dengan Kanreg BKN dan BKD kabupaten/kota. Selain itu, MoU juga dilakukan dengan Taspen untuk memudahkan layanan tunjangan hari tua ASN. Sehingga, ASN yang pensiun tidak perlu mendatangi Taspen untuk mengurus tunjangan hari tua.
“Melalui aplikasi Si-Master, yang bersangkutan besok pensiun langsung bisa menerima tunjangan hari tua,” imbuhnya.
Si-Master, kata Nurkholis, diciptakan tidak hanya dapat mengintegrasikan dengan BKD dari daerah hingga pusat. Melainkan juga dibuat agar dapat menjembatani berbagai aplikasi di instansi lain yang membutuhkan data kepegawaian. Misalnya Taspen, BPJS dan sebagainya.
Jadi, kita sudah punya data yang bisa dimanfaatkan untuk membangun integrasi dengan kabupaten/kota dengan pusat dan instansi vertikal lain yang berkaitan dengan layanan kepegawaian.
Untuk menjembatani berbagai aplikasi dapat terkait dengan Si-Master, BKD Jatim menyiapkan Application Programming Interface (API). “Masing-masing instansi itu punya aplikasi. Tapi kadang-kadang aplikasi itu datanya tidak bisa terintegrasi langsung,” tandasnya. (ady)
