Jember, Motim – Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menduga adanya upaya pembangkangan yang dilakukan oknum pejabat Pemkab Jember. Sehingga terkait penyelesaian pembahasan APBD Jember 2020 dan 2021 terancam gagal dibahas.
Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Gedung Parlemen, Halim mengatakan berdasarkan rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemkab Jember kemarin (23/11/2020). Diketahui ada dua pejabat Pemkab Jember yang tidak hadir.
“Dari laporan teman-teman (Badan Anggaran) Kepala Bappekab sedang isolasi mandiri, dan Kepala BPKAD juga sama, karena ada saudaranya yang positif Covid-19,” kata Halim, Selasa (24/11).
Sehingga dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat tersebut, Halim menduga hal ini sebagai upaya pembangkangan.
“Sehingga secara tidak langsung, dengan ketidakhadiran mereka ini, menghambat pembahasan APBD 2020 dan 2021,” katanya.
Halim juga menjelaskan, dengan ketidakhadiran Kepala Bappekab dan Kepala BPKAD ini, tentunya menjadi kesulitan untuk mendapatkan data.
“Karena data yang dibutuhkan untuk menyusun KUA-PPAS dan Raperda APBD dipegang oleh Kepala Bappekab. Termasuk juga data penggunaan anggaran yang sudah ada sejauh ini, sudah terpakai berapa, banyak semua dipegang oleh Kepala Bappekab dan Kepala BPKAD itu,” ungkapnya.
Menurut Legislator dari Gerindra ini, dengan gagalnya rapat antara Tim Anggaran Pemkab Jember dan Badan Anggaran DPRD dinilai sebagai dampak oknum pejabat atas pengembalian SOTK 2016.
“Yang merasa tidak terima dengan adanya pengembalian SOTK 2016 beberapa hari lalu itu,” tukasnya.
Sehingga dengan kondisi ini, DPRD Jember pun akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Dengan harapan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memediasi. Karena jika tidak segara diselesaikan, pembangkangan oleh oknum pejabat ini berdampak pada masyarakat Jember secara luas,” ungkapnya.
“Bahkan Jember bisa-bisa berpotensi tidak memiliki Perda APBD lagi,” sambungnya.
Halim juga menambahkan, sejatinya hingga saat ini Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief masih memiliki komitmen dan semangat yang sama dengan DPRD.
“Untuk segera membahas Perda APBD. Tapi kendalanya ya ada hambatan dari kepala Bappekab dan BPKAD ini,” pungaksnya.
