Lumajang, Motim-Dalam rangka menangkal radikalisme untuk menjaga Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang kondusif di Kabupaten Lumajang, Polres Lumajang bersama Potmas (Potensi Masyarakat) SKD (Satgas Keamanan Desa) gelar acara Focus Group Discussion (FGD) di warung apung Pondok Asri, Minggu (27/12/20).
Kapolres Lumajang AKBP Deddy Foury Millewa, S.H., S.I.K., M.I.K. melalui Kasat Binmas, AKP Totok Sudarsono, S.Sos., MH., M.Sc. dalam sambutannya mengatakan bahwa, Radikalisme itu menginginkan suatu perubahan dengan memaksakan kehendak tanpa melihat rambu-rambu yang sudah ditetapkan.
“Masyarakat harus bisa berhati-hati dan waspada, apabila ada seruan atau ajakan dengan mengatas namakan agama, yang menginginkan perubahan-perubahan (harus tabayyun),” tutur Kasat Binmas.
Pada kesempatan yang sama, DR. H. M. Mudhofar, S.Ag., M.Si selaku narasumber dari Kemenag Lumajang menyampaikan tentang pencegahan radikalisme yang berbasis keluarga. Dalam sambutannya, Mudhofar mengatakan bahwa Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama, dimana anak berinteraksi dengan keluarga sebagai lembaga pendidikan yang tertua, artinya di sinilah dimulai suatu proses pendidikan.
“Keluarga, dalam hal ini orang tua, berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Lingkungan keluarga juga dikatakan lingkungan yang paling utama, karena sebagian besar kehidupan anak dihabiskan bersama keluarga. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga,” ucapnya saat memberikan sambutan.
Lebih jauh lagi, Mudhofar menyampaikan, mengapa peran keluarga dalam upaya menangkal radikalisme sangatlah penting. Karena dalam keluarga, khususnya orang tua sangat berperan dalam pembentukan kepribadian yang baik untuk anaknya.
“Orang tualah yang pertama, yang memberikan nilai-nilai dan norma yang baik, juga dasar bagi pergaulan hidup yang benar sebelum terjun ke masyarakat,” jelas Mudhofar.
Sementara Joko Sambung, S.Pd., MM., selaku narasumber dari Kesbangpol menyampaikan materi tentang upaya pembinaan dan tangkal paham radikalisme dengan pemberdayaan ormas melalui program bela negara dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Penanganan konflik merupakan tanggungjawab kita bersama, diperlukan upaya pengelolaan kemajemukan secara komprehensif dan holistik, serta multidimensi dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen bangsa,” katanya.
Upaya tersebut dilakukan, kata Joko demi mantapnya stabilitas nasional dan terlaksananya pembangunan nasional, sekaligus sebagai ikhtiar penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera dalam rangka perwujudan cita cita Bangsa Indonesia. (cw7)
