Jember, Motim-Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Hadi Supaat menyayangkan soal urung dilakukannya pembagian Kartu Bantuan Pangan Non Tumai (BPNT) di wilayah Kecamatan Kaliwates. Hadi menilai, sistem verifikasi data yang dilakukan Bank Mandiri maupun data yang dimiliki oleh Kecamatan Kaliwates semrawut.
Pasalnya terjadi ketidaksamaan atau sinkronisasi data yang tepat. Sehingga terjadi selisih jumlah data antara yang dimiliki Bank Mandiri yang didapat dari Kemensos. Dengan data yang dipegang Kecamatan yang berdasarkan data penerima kartu BPNT 2020.
Hadi mengatakan, jika pada tahun lalu tidak terjadi persoalan soal data penerima kartu BPNT 2020. Semestinya tahun 2021 ini juga sama tidak ada persoalan. Apalagi tahun ini hanya migrasi dari BNI ke Bank Mandiri.
“Seharusnya ada pemutakhiran data minimal setiap tiga bulan sekali, ataupun enam bulan sekali, sehingga tidak semrawut seperti sekarang ini,” kata Hadi saat dikonfirmasi usai sidak ke Kantor Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Selasa (9/2).
Menurut Hadi, sejak tahun 2015 hingga kini belum ada pemutahiran data yang dilakukan pihak Pemkab Jember. Sehingga menjadi sulit untuk mengkroscek kebenaran data yang ada.
Tentunya kata legislator dari PDI Perjuangan ini, salah satu dampak yang terjadi sekarang. Dengan gagalnya pembagian kartu PBNT ini di sejumlah kelurahan di wilayah Kecamatan Kaliwates.
“Seperti yang terjadi di Kelurahan Jember Kidul, dan Kelurahan Kebonagung, terjadi penundaan pembagian kartu PBNT ini,” katanya.
Kata Hadi, akibat ketidaksamaan data antara penerima BPNT tahun 2020 yang diundang untuk hadir, dengan data yang dibawa pihak Bank Mandiri.
Namun demikian, Hadi yang juga anggota Komisi C DPRD Jember ini menambahkan, meski pihak Bank Mandiri memberikan solusi soal membuka loket layanan di kantor pusatnya sendiri.
Menurutnya, menjadi beban persoalan baru dan penilaian tersendiri bagi pihaknya.
“Tentunya saya sedikit keberatan lah ya. Karena beberapa hal (pertimbangan) diantaranya, keselamatan para penerima kartu saat diperjalanan serta mengantisipasi jika ternyata ada sedikit kekeliruan masalah data, maka bisa diurusi di kelurahan maupun kecamatan, agar lebih dekat dan pelayanan optimal,” ujarnya.
Yang paling utama dalam persoalan perbedaan data kali ini, menurut Hadi, lebih dikarenakan tidak adanya verifikasi faktual data yang valid sehingga sering terjadi persoalan di lapangan.
Terpisah, menurut Koorkab Program Keluarga Harapan (PKH) Wilayah 2 Otong Muji Nugroho, terkait persoalan ketidaksamaan data. Antara milik Bank Mandiri dan milik kecamatan, diduga ada miss komunikasi.
“Apalagi kami yang sering di lapangan melakukan pendampingan kepada peserta PKH. Kami tahu dan paham datanya. Tapi terjadi miss komunikasi dan kita (PKH) jarang dilibatkan,” kata pria yang akrab dipanggil Otong ini.
Namun demikian, diakui Otong, pihaknya pun akhirnya ikut dilibatkan dalam upaya sinkronisasi data itu.
“Itupun baru kemarin kita dilibatkan. Saya telpon pihak Bank Mandiri dan hanya bertemu sekitar setengah jam saja untuk berkoordinasi ,”ujarnya.
Seharusnya, lanjut Otong, pendamping PKH diikutkan dalam persoalan verifikasi data ini.
Sebab salah satu pertanggungjawaban jika PKM gagal, soal buku tabungan misalnya, maka itu tanggung jawab pendamping.
“Untuk kesalahan administrasi, dari 140 penerima bantuan, ada sekitar 28 ribu yang terancam gagal membuka buku rekening kolektif, sebab validasi datanya salah, antara KK dan KTP nya maka kami melakukan koordinasi dengan pihak dikehendaki untuk membangunnya. Alhamdulillah sudah bisa dicover 20 ribu,” jelasnya.
Sedangkan sisanya, lanjut Otong, akan diusahakan untuk diperjuangkan dalam pembetulan administrasinya.
