Surabaya, Motim-Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, mendampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Mahfud MD, silaturahmi dengan Tokoh Lintas Agama di wilayah Jawa Timur, di Kodam V Brawijaya, Rabu (17/3/2021).
Dalam kesempatan ini Menkopolhukam RI mengatakan, Jawa Timur adalah satu provinsi yang salah satu terbesar, ada 40 juta penduduk dengan 38 tingkat dua.
“Ini menunjukkan, pertama moderasi Islam, moderasi beragama tumbuh di sini. Memang ada peristiwa-peristiwa teror tapi bisa diatasi. Tapi secara umum rakyatnya bisa tumbuh dengan penuh toleransi. Oleh karena itu menjadi, tentu bukan hanya Jawa Timur, seluruh Indonesia umat Islamnya itu pada umumnya toleran,” jelas Machfud MD.
Lebih lanjut Machfud menjelaskan, Jawa Timur merupakan tempat berkembangbiaknya moderasi beragama yang dulu dipelopori oleh Kiai Hasyim Asyari, sebelum itu Muhammadiyah juga sudah mengembangkan dan itu berkembang juga di Jawa Timur.
“Sebenarnya konflik antar umat beragama karena perbedaan agama itu sangat kecil. Bahwa ada teroris itu menyimpang, tapi bukan hanya di Islam. Semua agama itu punya terorisnya sendiri, karena sangat radikal di dalam pemahamannya,” tandasnya.
Selain itu, Jawa Timur mendapatkan catatan akhir-akhir ini dari masyarakat Indonesia, dari Covid yang dulu luar biasa menakutkan sampai bilang takut kalau ke Jawa Timur. Sekarang Jawa Timur menempati urutan terendah di bawah yang lain yang besar-besar.
“Ini satu keberhasilan dalam mananajemen penanganan Covid. Pemerintah sekarang ini sedang bekerja keras dan fokus di dalam segala kebijakannya untuk menangani, untuk berperang melawan Covid. Pemerintah punya dua program Perpres No 82 itu, perang melawan covid dan pemulihan ekonomi nasional dan itu dibangun secara bersama-sama. Jawa Timur rupanya merupakan salah satu contoh karena kerjasaman antara pimpinan pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sebagainya,” paparnya .
Dalam kegiatan itu, Pangdam V Brawijaya mengumpulkan tokoh-tokoh bersama pemerintah, dari berbagai ormas untuk silaturrahim. “Bahwa kita punya Indonesia yang harus dijaga bersama-sama,” kata Machfud.
Dia juga mengatakan, pemerintah menyediakan fasilitasnya dengan biaya yang mahal untuk menyelamatkan rakyat.
“Pertama, kalau kaitannya denga Covid, itu tentu vaksinasi, kemudian 3M, tetapi vaksin itu semua provinsi sudah dianjurkan, agar dilakukan dengan cermat. Dan pemerintah menyediakan fasilitasnya dengan biaya yang mahal untuk menyelamatkan rakyat. Karena apa? dalil yang berlaku umum kalau di dalam ilmu konstitusi itu, Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, boleh kamu melanggar konstitusi, bahkan begitu. Dalil itu ekstremnya, sehingga banyak orang melakukan tindakan-tindakan, dan itu melawan hukum, tapi untuk menyelamatkan rakyat dan inilah yang sekarang dilakukan,” pungkasnya. (sp)
