Jember, Motim-Gubernur Jawa Tinur Khofifah Indar Parawansa, berharap Pemkab bersama DPRD Jember bekerja sungguh-sungguh melakukan perbaikan, agar tahun ini Jember tidak lagi mendapat predikat disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bahkan gubernur memerintahkan Inspektorat Jawa Timur melakukan pengawalan khusus untuk Kabupaten Jember.
Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menceritakan, dalam pertemuan tertutup antara dirinya bersama gubernur dan bupati Sabtu (27/03/2021) malam, secara khusus gubernur berpesan agar Jember jangan sampai mendapat predikat disclaimer lagi seperti sebelumnya. Teapi harus bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. “Sebab berbahaya jika (predikat disclaimer) ini sampai terjadi lagi, maka pembangunan di Jember tidak akan bisa berjalan,” ungkap Itqon.
Mendengar perintah tersebut, Itqon melihat bupati seperti pesimis. Hal ini bisa terlihat saat bupati menyampaikan kepada gubernur, bahwa saat ini sedang dilakukan audit BPK terkait penggunaan dana penanganan Covid-19. Di mana ada anggaran ratusan juta rupiah yang belum ter-SPJ-kan. “Tentu persoalan ini bisa menjadi kendala bagi Kabupaten Jember untuk meraih predikat WTP,” kata Itqon.
Mendengar penjelasan bupati tersebut lanjut Itqon, gubernur memerintahkan kepala inspektorat Jawa Timur Helmy Perdana Putra, untuk memfasilitasi bupati dan pimpinan DPRD Jember bertemu dengan BPK, untuk mencari solusi dan meminta pendampingan agar Jember tidak sampai mendapat predikat disclaimer lagi, seperti saat pemerintahan mantan bupati Faida lalu. (sp)
