Jember, Motim-Meski sempat menolak ikut membahas Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) APBD Jember 2021, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya bersedia ikut dalam pembahasan. Namun Fraksi PDI Perjuangan minta bupati bertanggungjawab penuh terhadap legalitas tim anggaran dan konsekuensi hukum dikemudian hari.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jember dari fraksi PDI Perjuangan Tabroni mengatakan, sejak awal sebenarnya fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan legalitas tim anggaran, yang seluruhnya berstatus plt. “Jika dipaksakan fraksi PDI Perjuangan khawatir produk yang dihasilkan menjadi tidak sah, dan berpotensi adanya konsekuensi hukum dikemudian hari,” ungkap Tabroni.
Fraksi PDI Perjuangan lanjut Tabroni, tidak ingin dianggap menghambat APBD. Sehingga dengan kondisi darurat seperti ini, fraksi PDI Perjuangan menyepakati pembahasan dilanjutkan. “Dengan syarat bupati siap pasang badan jika KUA – PPAS dan APBD 2021 dinilai tidak sah dan harus ada konsekuensi hukum,” ungkap Tabroni.
Sementara Bupati Jember Hendy Siswanto menilai, masukan dari fraksi PDI Perjuangan merupakan hal yang baik. Agar dalam proses pembahasan APBD 2021 ini tidak sampai menabrak aturan. “Untuk itu kita terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pemprov Jawa Timur, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Dirjen Otoda Kemendagri,” kata Hendy. (sp)
