Ketua DPRD Jatim Prihatin Banyak Guru Tak Mau di Vaksin

by -
H.Kusnadi,SH.M.Hum Ketua DPRD Jatim ketika melakukan Vaksin

Surabaya, Motim-Program vaksinasi Covid-19 untuk guru SMA/SMK di Jawa Timur (Jatim) belum tuntas. Berdasarkan catatan dinas kesehatan, jumlah guru yang telah divaksin baru mencapai 53 persen. Padahal, Juni mendatang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dimulai.

Hasil temuan DPRD Jatim, belum maksimalnya guru SMA yang tervaksin bukan karena kebutuhan vaksin yang terbatas. Tetapi, karena mereka menolak. Sejak program vaksinasi guru dilaksanakan, mereka menolak dengan berbagai alasan.

banner 728x90

Fakta inilah yang mengundang keprihatinan pemerintah provinsi. Sebab, mereka sangat diharapkan bisa menjadi garda depan sosialisasi dan percontohan vaksinasi Covid-19 pada kelompok masyarakat yang lain.

“Kalau progres lambat itu karena stok vaksin terbatas, kami bisa maklumi.Tapi kalau lambat karena ada penolakan itu kami tidak habis pikir. Kalau guru menolak divaksin tanpa alasan yang jelas itu sebaiknya tak usah jadi tenaga pendidik,” tutur Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Jumat (04/06/2021).

Bahkan pihaknya mendukung kebijakan sebagian kabupaten/kota di Jatim yang dengan sengaja menunda pencairan tunjangan sertifikasi bagi para guru yang belum divaksin.

“Itu bagus dan kami sangat mendukung. Sebab jika para guru tak mau divaksin dikhawatirkan menjadi penyebar Covid-19 kepada para siswa. Mengingat, Juli mendatang pada tahun ajaran baru di Jatim mulai uji coba sekolah tatap muka,” terangnya.

Dia juga mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah sebelum mulai pembelajaran tatap muka di sekolah supaya memastikan para guru sudah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Apalagi daerahnya masih berstatus zona merah.

“Kalau pihak sekolah tak memenuhi persyaratan, wali murid bisa menolak anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah untuk tujuan menjaga keluarga tidak tertular Covid-19,” katanya.

Diketahui, sekolah tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs hingga SD/MI dan TK menjadi kewenangan Pemkab/Pemkot setempat.

“Kami berharap kabupaten/kota di Jatim bisa mempercepat vaksinasi bagi para guru. Sebab kami dapat kabar sudah datang tambahan vaksin untuk tenaga pendidik, sehingga sekolah tatap muka bisa serentak,” pungkasnya. (ady)

banner 728x90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.