Nganjuk, Motim-Pemerintah mengucurkan anggaran nyaris triliunan rupiah untuk program Dana Desa, dalam tiga tahun terakhir.
Namun, uang sebanyak itu rupanya belum dimanfaatkan optimal, terutama oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Plt. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tri Basuki tak menampik hal ini. Sejauh ini, memang ada sejumlah BUMDes tetap berjalan.
Namun secara keseluruhan, belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa. Oleh karenanya dia mengatakan BUMDes harus direvitalisasi.
“Tugas dan tanggungjawab kepala desa untuk bertindak dan mengevaluasi. Disisi lain salah satu caranya adalah dengan masuk ke sektor-sektor produktif seperti bisnis pasca-panen atau pariwisata,” jelasnya, Ketika dihubungi wartawan, Minggu (13/06/2021).
Ia menerangkan, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes-PDTT) Nomor 5 Tahun 2015, BUMDesa adalah salah satu sektor yang prioritas dibiayai oleh Dana Desa.
Meski demikian, tak ada konsekuensi atau sanksi apa pun bagi BUMDesa yang menggunakan Dana Desa tapi ternyata tak mampu berkontribusi banyak.
Karena itu pada akhirnya pengelola BUMDes bekerja serampangan. “Bukan tidak mungkin pula yang terjadi adalah praktik KKN, misalnya BUMDesa dikelola orang dekat atau keluarga petinggi desa setempat. Makanya perlu dievaluasi khususnya, di intern desa,” jelasnya, menambahkan, diantara banyaknya BUMDes yang bermasalah, ada juga yang berhasil. (ISK)
