Tulungagung MoTim-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung gelar Musyawarah Perempuan, Anak Dan Disabilitas (MUSPADI) Kabupaten Tulungagung Tahun 2021, di Hotel CrownVictoria. Selasa, (6/4/2021) Pukul 08.00 WIB.
Hadir dalam acara tersebut, perwakilan DPRD Kabupaten Tulungagung, Asisten Sekda Tulungagung, Kepala Perangkat Daerah, Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Tulungagung, Pimpinan Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Perwakilan anak, Organisasi Sosial Disabilitas Dan LSM.
kepala BAPPEDA Kabupaten Tulungagung, Drs. Maryani, M.M., dalam laporannya mengatakan, tujuan diadakan acara tersebut untuk mengidentifikasi isu dan masalah perempuan, anak dan disabilitas/kelompok rentan lainnya di Kabupaten Tulungagung, serta menyusun rekomendasi usulan penyelesaian masalah untuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya di Kabupaten Tulungagung.
“Menyusun usulan Kegiatan yang sudah mengintegrasikan kepentingan perempuan, anak, dan disabilitas di masing-masing perangkat Daerah,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung ,Ny. Maryoto Birowo, juga menyampaikan bahwa, masalah ketimpangan gender masih kuat dirasakan oleh masyarakat.
“Di sisi lain kita harus memahami bahwa akhir-akhir ini permasalahan anak pada skala nasional terus meningkat diantaranya kekerasan fisik dan seksual, eksploitasi anak, penelantaran dan perlakuan salah. Oleh karena itu saya berharap forum ini akan menghasilkan rekomendasi yang mampu menginspirasi dan mendorong anak-anak untuk berkarya dan bercita-cita tinggi tanpa harus kehilangan jati diri, empati dan kepekaan dengan lingkungan disekitarnya,” tuturnya.
Ny.Maryoto menandaskan bahwa, dalam konteks ini ,penting dilakukan gerakan dan wadah bersama bagi perempuan, anak dan disabilitas di wilayah Kabupaten Tulungagung untuk menyatukan visi dalam “Pembangunan Tulungagung yang eklusif, berkeadilan, dan layak anak, agar mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan, anak, sehingga mempunyai posisi tawar, dan terlibat secara aktif dan partisipatif dalam pembangunan.
“Kami harap kiranya perangkat daerah yang terlibat terus mendorong terwujudnya Tulungagung Inklusif dengan perencanaan, penganggaran yang mengakomodir/mengintegrasikan kepentingan Perempuan, Anak dan Disabilitas,” pungkasnya. (Gus)
