Belajar dari Kejadian Nyata, BPSDM Jatim Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Tempat Kerja Tahun 2026

Surabaya Motim – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana di Tempat Kerja Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi budaya kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bimtek yang dilaksanakan pada 8 – 9 Oktober 2026 tersebut ditutup langsung oleh Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Dr. Ramliyanto, S.P., M.P.. dalam paparan penutupnya, Kepala BPSDM Jatim tidak hanya menyampaikan teori, tetapi mengangkat sebuah kejadian nyata yang terjadi di lingkungan kerja BPSDM sendiri.

Kejadian Nyata di Lingkungan Kerja Jadi Pembelajaran.

Dokumentasi kejadian yang dipaparkan menunjukkan insiden kebakaran tumpukan kayu di area Parkir Barat BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jalan Balongsari Tama, Tandes, Surabaya, pada pukul 10.30 WIB. Dalam foto tersebut, terlihat petugas berupaya memadamkan kobaran api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

“Kejadian nyata di lingkungan kerja ini menjadi pelajaran berharga. Bencana tidak menunggu kita siap. Justru kita yang harus selalu siap,” tegas Ramliyanto dalam paparannya.

Insiden tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa potensi bahaya bisa muncul kapan saja, bahkan di halaman kantor. Karena itu, pemahaman tentang prosedur darurat dan kemampuan respons cepat menjadi hal yang wajib dimiliki setiap ASN.

Hal paling menarik dari paparan Kaban Ramliyanto adalah penjelasannya tentang alur *”Dari Angkasa, Sampai ke Halaman Kantor Kita”*. Ia menjelaskan bagaimana sebuah informasi dari satelit bisa berujung pada tindakan penyelamatan di lapangan.

Ramliyanto memaparkan skema edukatif *”Dari Satelit ke Tindakan”*, yang terdiri dari lima tahapan:
*1. Deteksi Satelit:* Sensor MODIS/VIIRS melalui layanan NASA FIRMS mendeteksi anomali panas.
*2. Pengolahan Informasi:* Data hotspot diolah dan dipantau oleh BRIN dan BMKG.
*3. Pemantauan Kepolisian:* Informasi diteruskan secara berjenjang dari Mabes Polri ke Polda dan Polres.
*4. Polsek Cek Lapangan:* Petugas melakukan _ground check_ dan pengamanan lokasi untuk verifikasi.
*5. Koordinasi dan Pemadaman:* Polsek berkoordinasi dengan Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk pemadaman dan pengendalian.

Prinsipnya dirangkum dalam alur: *Informasi → Verifikasi → Koordinasi → Tindakan.*

“Teknologi memberi informasi. Kolaborasi mengubahnya menjadi tindakan. Hotspot merupakan indikasi panas yang perlu diverifikasi di lapangan. Ketika ada data koordinat satelit, harus segera dilakukan ground check, koordinasi cepat dengan Damkar terdekat dan BPBD, serta dokumentasi dengan kamera GPS,” jelasnya.

Ia juga memberikan contoh format broadcast tindak lanjut, mulai dari notifikasi hotspot yang mencantumkan satelit sumber NASA/BMKG, tingkat kepercayaan, titik koordinat, hingga perintah untuk segera melakukan verifikasi lapangan dengan tetap mengutamakan keselamatan personel.

Paparan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Penutupan Disaster Leadership Academy (DiLA) di Kota Batu pada 27 Januari 2024 yang turut dikutip dalam presentasi.

“Bencana bukan hanya urusan BPBD, Dinsos dan Dinkes, namun dibutuhkan gandengan tangan di semua institusi. Maka awareness harus dibangun di seluruh OPD. Kita butuh bergandengan tangan dengan semua institusi, maka membangun awareness seluruh institusi menjadi hal yang sangat penting,” kutip Ramliyanto dari pernyataan Gubernur Khofifah.

Semangat DiLA tersebut dilanjutkan menjadi Aksi, dengan tahapan yang jelas: *Kesadaran → Kompetensi → Kesiapsiagaan → Tindakan.* Semangat DiLA diwujudkan melalui kesiapan dan tindakan nyata.

Ramliyanto juga mengingatkan pesan penting: *”Bencana Tidak Menunggu Kita Siap.”*

“Jika bencana terjadi hari ini, sudahkah kita tahu apa yang harus dilakukan? Kenali ancamannya, pahami peran kita, latih kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dimulai sebelum bencana terjadi,” ujarnya.

Setiap OPD Punya Peran, Setiap ASN Punya Kontribusi.

Di akhir paparan, Ramliyanto menegaskan bahwa dalam penanggulangan bencana, setiap OPD dan setiap ASN memiliki kontribusi sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Peran tersebut meliputi: Data dan Informasi untuk keputusan tepat, Komunikasi yang jelas dan terkoordinasi, Kesehatan dan Perlindungan Sosial bagi warga terdampak, Logistik untuk dukungan kebutuhan dasar, Infrastruktur untuk dukungan akses dan fasilitas, serta Layanan Publik agar tetap berjalan.

“Kenali peran. Siapkan sumber daya. Perkuat koordinasi,” pungkasnya.

Melalui Bimtek ini, BPSDM Provinsi Jawa Timur berharap dapat mencetak ASN yang tidak hanya profesional, tetapi juga tangguh, responsif, dan memiliki budaya _safety first_ yang kuat, demi mewujudkan Jawa Timur yang unggul, maju, dan berkelanjutan.(*/ady).