Bondowoso Motim-Pemerintah Daerah Bondowoso mentaksir anggaran pengaspalan jalan di Jembatan Ki Ronggo akan membutuhkan sekitar Rp 200 juta.
“Kalau jalan untuk sementara yang di Jembatan itu untuk menutup jalan yang berlubang dengan hotmix sekitar 200 meter, tak sampai 200 juta,” demikian dituturkan oleh Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat usai memimpin rapat menindaklanjuti keluhan warga sekitar Jembatan Ki Ronggo, Rabu (18/8/2021).
Ia menerangkan, mengingat pengaspalan jalan ini mendesak maka pihaknya akan memprioritaskan itu melalui APBD II tahun 2021 ini.
Sementara, keluhan lain perihal meminta pembangunan siskamling akan diprioritaskan dari anggaran CSR.
Berikut pula, terkait aduan tentang jalan lama supaya bisa berfungsi lagi pun sudah dibuatkan. Kemungkinan, akan diambilkan dalam APBD 2022.
“Itu (jembatan sebelah barat, red) nanti akan hanya merenovasi, itu masih dihitung anggarannya berapa. Ke duanya bisa berfungsi. Hanya untuk satu arah,” ujarnya.
Sementara terkait peninjuan kembali terhadap kelas tanah, kata pria akrab disapa Irwan ini, akan ditindaklanjuti melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Diberitakan sebelumnya, Sejumlah keluhan warga terkait keberadaan pasar wisata kuliner di Jembatan Ki Ronggo hingga kini disebut belum dipenuhi oleh pemerintah.
Karena itulah, warga menyegel pasar Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo, Sabtu (14/08/2021). Bahkan, mereka juga memasang tulisan ” Tempat Ini Disegel Warga, Dilarang Berjualan Di Sini ” dan memasang sejumlah kawat pembatas.
Selain menyegel lokasi wisata kuliner. Mereka juga melakukan tambal sulam jalan yang berlubang di Jembatan Ki Ronggo.
Selang beberapa hari Wabup Irwan menemui perwakilan warga sekitar pada Senin (16/8/2021).
Disebutkan ada empat tuntutan yang mereka minta. Di antaranya yakni peninjauan kembali kelas tanah karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)nya menurun.
Kemudian, pengembalian fasilitas umum yang dipagar. Kemudian, pemanfaatan bangunan yang lebih memprioritaskan warga sekitar yang terdampak.
Selanjutnya yakni terkait permintaan rekonstruksi ulang mengembalikan jalan dan, terkait permintaan kompensasi lima tahun terakhir bagi masyarakat yang dirugikan secara ekonomi maupun non ekonomi(cw1)
