Jember, Motim – Dalam lima tahun terakhir, kualitas pelayanan publik di Jember terlihat dari nilai rapor Kepatuhan Kabupaten Jember tentang Stadar Pelayanan Publik yang diberikan Ombudsman RI. Skor Kabupaten Jember adalah 57,4 atau belum memuaskan. Bahkan nilai tersebut adalah ponten terendah dan mendekati rapor merah.
Penilaian Ombudsman RI untuk Kabupaten Jember ini tidak bisa diasumsikan sekadar sebagai instrumen belaka. Ada proses dan prosedur penilaiannya. Ringkasnya, bermula dari masuknya laporan keluhan masyarakat, lalu tim turun ke lapangan untuk sidak (inspeksi mendadak) dalam senyap, kemudian menelisik ke akarnya mengapa pelayanan publik tersebut sampai tersendat. Jadi, pelayanan publik ini menjadi indikator indikator dari kompetensi si pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Ke depan di mana dunia terus berpacu, pemerintah daerah harus memberi pelayanan publik secepat Ferrari melesat agar tak tertinggal. Pelayanan publik harus lebih cepat, akurat, efisien dan efektif, bebas pungli, transparan, bisa diakses khususnya bagi kaum difabel.
“Kami akan terapkan konsep Information, Communication, and Technology (ICT) dalam mewujudkan pelayanan publik yang diharapkan itu,” ujar Haji Hendy saat Debat Publik Cabup dan Cawabup di JTV, Minggu (22/11).
Untuk menerapkan konsep tersebut, Paslon Bupati-Wakil Bupati Jember nomor urut dua (2), Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun), akan siapkan sarana dan prasarananya.
Namun, saat kunjungan ke desa-desa, mereka menemukan sejumlah gedung kecamatan yang ambruk. Tentu kerusakan ini harus diperbaiki, lalu menerapkan konsep ICT tersebut.
“Begitulah gambaran di desa. Sejumlah kantor kecamatan rusak. Masyarakat Jember bisa menilai, jika sarana dan prasarananya yang ada sekarang ini saja tidak mendukung, bagaimana mereka bisa memberi pelayanan yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur?”
Paslon nomor urut dua berkomitmen mengembalikan hak masyarakat Kabupaten Jember mendapatkan pelayanan publik yang baik, cepat, akurat, transparan, bebas pungli dan ramah disabilitas.
“Kami ingin mengembalikan hak-hak masyarakat Jember. Untuk itu, modal utama mewujudkannya adalah dengan pelayanan yang prima. Siapa yang akan dilayani? Tentunya semua masyarakat Jember, baik yang tinggal di kota maupun desa. Semuanya harus mendapatkan haknya secara adil,” jelas Haji Hendy, yang diteruskan oleh Gus Firjaun,
“Dengan penerapan konsep ICT ini diharapkan bisa memutus jarak antara masyarakat dan pemerintah. Dalam mengurus dokumen, masyarakat akan mendapatkan haknya berupa pelayanan publik yang baik dan transparan,” ujar putra bungsu KH. Ahmad Shiddiq itu.
Guna penerapan itu, Haji Hendy-Gus Firjaun akan membangun jaringan internet yang baik di seluruh Kabupaten Jember.
Pelayanan publik pun akan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat sampai kelompok lansia dan penyandang disabilitas.
Kebutuhan terhadap internet tak terhindarkan lagi, sebab ICT akan mempermudah proses pengurusan dokumen, sekaligus bisa memantau proses pelayanan sampai di mana.
“Kami berkomitmen memenuhi hak masyarakat Jember akan pelayanan publik yang ramah dan inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok lansia dan peyandang disabilitas.” (hariansuara.com)
