Surabaya, Motim-Pulau Lumpur Sidoarjo (Pulau Lusi) terletak di sebelah tenggara Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pulau seluas ± 93,4 Ha terbentuk dari endapan lumpur yang berasal dari bencana semburan lumpur panas yang terjadi di Porong, Sidoarjo. Selama hampir 12 tahun lumpur yang meluap dibuang ke Sungai Porong, lalu aliran sungai menghantarkan lumpur yang kemudian membentuk pulau baru.
Warga sekitar menamakan pulau yang baru terbentuk dengan sebutan Pulau Sarinah atau Pulau Lusi (Lumpur Sidoarjo). Pulau ini awalnya tidak terdapat tumbuhan dimana hasil kerukan tersebut ditimbun/direklamasi di area pembuangan yang dikelilingi oleh konstruksi Jetty. Sehingga membentuk hamparan tanah yang berbentuk pulau yang saat ini dikenal dengan Pulau Lumpur Sidoarjo (Pulau Lusi).
Menurut Muhammad Gunawan Saleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, pulau yang terbentuk dari hasil sedimentasi lumpur tersebut kemudian dicoba ditanam mangrove dan hasilnya mangrove dapat tumbuh dengan baik di pulau endapan lumpur Sidoarjo tersebut. Sehingga saat ini hampir seluruh pulau tertutup mangrove.
“Pulau Lusi sebelumnya dibuat dan dikelola oleh Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BAPEL BPLS), kemudian pada tahun 2017 BAPEL BPLS menyerahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Nomor : INV.02/07/2017 dan Nomor : 53/SJ/PL.930/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 serta surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor : S-15/MK.6/WKN.10-2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal persetujuan alih status penggunaan BMN pada BPLS kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berencana mengembangkan Pulau Lusi sebagai Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM),” terang Gunawan.
“Di dalam Pulau Lusi juga sudah dibangun Tambak Wanamina seluas ± 2,73 Ha yang tujuan awalnya untuk memantau perilaku biota ikan, yakni apakah ada pengaruh lumpur terhadap kehidupan ikan di muara. Berdasarkan hasil pengamatan selama 3 tahun berjalan, ikan tetap dapat hidup dengan baik bahkan telah berhasil diproduksi ikan bandeng. Sedangkan sisa lahan seluas 90,77 Ha belum dimanfaatkan secara optimal,” imbuhnya.
Gunawan menambahkan, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengajukan permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Badan Pertanahan Negara Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dan sudah dilakukan pengukuran serta pemancangan patok batas pulau. Tujuannya agar diperoleh legalitas dalam mengelola Pulau Lusi sehingga ada kepastian hukum dalam mengembangkan pulau tersebut kedepannya.
Beberapa fasilitas sarana dan prasarana telah dibuat seperti speedboat, dermaga, jalan setapak, ruang pertemuan, rumah penjaga, mushola, tandon air, toilet serta fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, instalasi air bersih serta listrik masih harus disiapkan dengan baik.
“Pengelolaan Pulau Lusi harus melibatkan instansi terkait dan masyarakat yang ada di sekitar Pulau Lusi. Sehingga pengelolaannya dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Pulau Lusi,” tuturnya.
Rapat pengelolaan Pulau Lusi telah dilaksanakan beberapa kali yang melibatkan Direktorat P4K, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Jawa Timur, Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Koramil Jabon Sidoarjo, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sidoarjo.
“Semua instansi terkait sepakat untuk mengembangkan Pulau Lusi sebagai destinasi wisata di Kabupaten Sidoarjo dan akan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan masing-masing guna tercapainya pengelolaan Pulau Lusi secara baik,” pungkasnya. (ady)
