Surabaya Motim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan empat pelabuhan pengumpan regional di Jawa Timur dalam hearingnya bersama Komisi D DPRD Jatim mendukung penuh langkah Dinas Perhubungan Jatim dalam pengembangan empat pelabuhan pengumpan regional yang telah dihibahkan pemerintah pusat kepada Provinsi Jatim. Keempat pelabuhan pengumpan regional itu adalah pelabuhan Paciran, pelabuhan Banyuwangi, pelabuhan Sapeken dan pelabuhan Kangean. itu
“Pelabuhan Paciran untuk mengcover wilayah barat sampai ke Kalimantan. Kemudian yang di Banyuwangi itu mengcover wilayah Bali, NTB dan NTT. Lalu dua di Madura yakni di Sapeken dan Kangean. Kalau kita bisa memaksimalkan perannya pasti bisa menjadi pengungkit perputaran ekonomi di empat wilayah tersebut pada khususnya dan Jatim pada umumnya.” ungkap Abdul Halim ketua Komisi D DPRD Jatim, Selasa (12/11/2024).
Menurut politikus asal fraksi Partai Gerindra, dalam pembahasan kait R-APBD Jatim tahun anggaran 2025 bersama mitra kerja, Dinas Perhubungan Jatim yang membawahi persoalan itu memang minta tambahan anggaran untuk pemeliharaan (maintenance) sarana dan prasarana di empat pelabuhan pengumpan regional tersebut. Apalagi, untuk saat ini Pemprov Jatim juga sudah menempatkan pegawai untuk operasional pelabuhan pelabuhan tersebut.
“Rata-rata pelabuhan pengumpan regional itu dibangun pemerintah pusat sekitar tahun 1990-an sehingga banyak yang perlu diperbaiki. Data persisnya saya lupa namun akan kita support,” jelas pria asal Bangkalan Madura ini.
Lebih jauh Abdul Halim menjelaskan bahwa pelabuhan pengumpan regional yang ada di Jatim berjumlah sekitar 15 tersebar di berbagai daerah. Namun ada kabupaten/kota dan provinsi mengajukan permohonan supaya statusnya diturunkan dan dikabulkan sehingga pelabuhan tersebut bisa dioperasikan oleh Pemda/Pemprov. “Baru ada empat pelabuhan pengumpan regional yang sudah diserahkan pusat kepada provinsi Jatim,” imbuhnya.
Kadis Perhubungan Jatim, Dr.Nyono,ST.,M.T ketika ditemui usai hearing dengan komisi D menuturkan , bahwa selain 4 empat pelabuhan pengumpan regional yang sudah diserahkan ke Pemprov Jatim. Pihaknya juga menyiapkan beberapa pelabuhan pengumpan nasional di wilayah selatan Jatim untuk diturunkan statusnya menjadi pelabuhan pengumpan regional sehingga kewenangannya bisa dialihkan ke provinsi Jatim.
Pembangunan pelabuhan wilayah Selatan Jatim ini berseiring progres pembangunan jalur lintas selatan (JLS) dari Pacitan ke Banyuwangi, sehingga aksestabilitas dan konektivitas wilayah selatan Jatim bukan hanya melalui jalur darat tetapi juga jalur laut. Harapannya, kata Nyono perekonomian di wilayah selatan Jatim bisa lebih berkembang sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
“Di Prigi sudah kita bangun. Lalu di Gelon Teluk Pacitan sudah kita turunkan dari Pelabuhan Nasional ke Pelabuhan Pengumpan Regional. Mudah mudahan tahun ini turun sehingga tahun depan bisa kita bangun,” jelas Nyono.
Berikutnya di Sendang Biru Malang Selatan, lanjut Nyono tengah dilakukan FS (Fisibility Study) dan Amdal. Kemudian di Jeni Jember juga sudah dilakukan FS dan Amdal serta sudah dikordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Keempat pelabuhan perintis baru itu nantinya akan kita link dengan Pelabuhan Boom dan Pelabuhan Tanjung Wangi,” ungkapnya.
Pembangunan pelabuhan pelabuhan ini, juga sejalan dengan program pemerintah pusat untuk menshotcut jalur pelayaran di Pulau Jawa sehingga bisa menekan biaya tracking yang berdampak pada harga komoditas menjadi mahal sehingga kurang memiliki daya saing di pasar akibat harga yang terlalu mahal.
“Inilah yang kita siapkan, supaya ada pintu gerbang selatan atau pelayaran perintis selatan Jawa. Ini juga menjadi program pemerintah pusat untuk menshotcut jalur pelayaran,” ungkap Nyono.
Dicontohkan Nyono, wilayah Bali yang berkembang pesat adalah Denpasar atau bagian Selatan Bali yang berdekatan dengan Jember. Oleh karenanya di Jember akan dibangun pelabuhan. “Kalau harus lewat pelabuhan di wilayah Utara yang melayani tentu akan minimbilkan high cost logistik di biaya tracking sehingga akan menempel di harga barang itu menjadi mahal sehingga kurang laku di pasar akibat kalah bersaing harganya,” bebernya.
Gerak cepat dan jemput bola untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah Selatan Jatim terus diupayakan oleh Pemprov Jatim dengan membangun sinergi yang baik dengan kabupaten/kota maupun pusat berseiring dengan pembangunan jalur Pansela. “Makanya jalur Pansela harus terus kita dorong percepatan penyelesaiannya. Sebab mana mungkin transportasi keluar masuk ke pelabuhan bisa berjalan dengan baik jika jalur daratnya belum ada. Jadi back bonnya itu Pansela,” tegas Nyono.
Ia menjelaskan bahwa dengan kondisi seperti sekarang, provinsi Jatim ekonominya mampu tumbuh sekitar 4,98 persen. atau paling tinggi dibanding provinsi lain yang ada di pulau Jawa. Apalagi kalau wilayah Selatan Jatim bangkit maka pertumbuhan ekonomi Jatim diyakini bisa melesat kisaran 5-6 persen.
“Wilayah selatan Jatim itu kaya akan tambang mineral seperti emas di Tumpang Pitu Banyuwang yang sudah dieksplor, kemudian perkebunan dan kehutanan, lalu perikanan seperti tuna yang tentunya perlu diangkut di luar daerah sehingga membutuhkan aksesibilitas dan konektivitas,” pungkasnya. (*/ady)
