Jember,Motim – Pasangan calon Wakil Bupati Jember nomor urut 2, Djoko Susanto, mengungkapkan strategi andalannya untuk mengatasi krisis penurunan serapan air yang mempengaruhi ketersediaan air layak konsumsi di Jember.
Hal ini disampaikannya dalam debat publik kedua Pilkada Jember yang berlangsung pada Sabtu, 9 November 2024, di Ballroom Cempaka Hotel.
Dalam sesi tanya-jawab yang dipandu oleh moderator, Djoko Susanto diberikan pertanyaan seputar infrastruktur publik terkait kebutuhan air bersih di Jember.
Menurut data yang diungkap dalam debat, kebutuhan air layak konsumsi masyarakat Jember mencapai 219 juta meter kubik per tahun, namun sejumlah faktor, terutama alih fungsi lahan, menyebabkan penurunan serapan air tanah yang memperburuk masalah ketersediaan air bersih.
Djoko menanggapi dengan menggarisbawahi pentingnya penegakan dan harmonisasi regulasi yang ada.
“Jember sudah mempunyai Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengelolaan air tanah, tapi problem yang disampaikan dalam pertanyaan tadi adalah penurunan air tanah. Dalam hal ini, disebabkan oleh inkonsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan yang ada,” tegas Djoko.
Menurut Djoko, tidak konsistennya pelaksanaan dua peraturan penting, yakni Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 1 tahun 2015, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan resapan air tanah terganggu.
Dia menambahkan bahwa harmonisasi dua peraturan ini perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi pertentangan yang dapat memperburuk masalah lingkungan.
Djoko kemudian memaparkan solusi konkret yang akan dilakukan jika dirinya dan pasangannya terpilih dalam Pilkada Jember 2024.
Langkah pertama yang akan diambil adalah melakukan evaluasi dan harmonisasi regulasi daerah.
Selain itu, Djoko juga menyoroti pentingnya perbaikan di daerah hulu sungai, dengan tujuan meningkatkan daya serap air tanah di wilayah tersebut.
Ia menambahkan bahwa program berbasis komunitas juga menjadi prioritasnya dalam mengatasi krisis air ini.
“Kita akan menyediakan sumur yang berbasis komunitas,” jelas Djoko.
Pendekatan ini bertujuan melibatkan masyarakat dalam mengatasi persoalan air.
Tidak berhenti di situ, Djoko juga mengajukan sejumlah langkah konkret lainnya, seperti pembangunan embung atau waduk kecil, yang berfungsi sebagai penampung air hujan.
Selain embung, Djoko mengusulkan pembuatan biopori, pemasangan jalan berpaving, serta reboisasi hutan dan lahan kering.
“Dalam hal reboisasi hutan, yang justru menjadi permasalahan adalah hutan kota yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air, tapi kini menjadi ‘hutan beton’,” kata Djoko, menyindir maraknya pembangunan di daerah yang seharusnya dialokasikan sebagai ruang hijau.
Strategi yang dijabarkan Djoko menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan area resapan air dan menjaga ketersediaan air layak konsumsi bagi masyarakat Jember.
“Program embung, biopori, jalan berpaving, dan reboisasi hutan akan menjadi upaya kami untuk mengatasi krisis air ini,” pungkasnya.
