Jember, Motim-Pasca ditemukannya sebanyak 8 ribu bantuan sosial dari Pemerintah Pusat yang belum tersalurkan, hal ini membuat DPRD Jember menilai bahwa perbankan Mandiri Cabang Jember tidak maksimal dalam proses distribusi.
Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, proses distribusi bansos program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada masyarakat.
“Minggu lalu Mensos Tri Rismaharini sudah datang dan ternyata ditemukan masih banyak bantuan yang belum disalurkan, padahal bantuan itu sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Selasa 31 Agustus 2021.
Ardi menjelaskan, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Jember didapati ada sebanyak 15 ribu penerima BPNT di Jember yang belum didistribusikan kepada masyarakat.
“Ternyata dari hasil sidak kami tadi ada sebanyak 15 ribu BPNT yang belum diterima masyarakat, dan untuk PKH masih ada 8 ribu,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya melihat bahwa Bank Mandiri selaku mitra penyalur bantuan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Maka seharusnya segera dialihkan kepada bank lainnya.
“Kami melihat Mandiri tidak maksimal, jadi memang harus diusulkan kepada Mentri agar bank ini bisa di ganti,” imbuhnya.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Area Head Bank Mandiri Cabang Jember Eko Setiawan Nugroho menjelaskan, untuk kinerja yang tidak maksimal ini tidak benar, sebab sejak awal sudah membuka loket tetapi memang penerima manfaat tidak hadir.
“Sudah kami buka sejak awal, tetapi memang banyak penerima bantuan ternyata tidak hadir,” jelasnya.
Proses pendistribusian tersebut menurutnya, sudah dilakukan sejak kemarin ada sebanyak 2900 kartu yang sudah siap tetapi yang mengambil hanya 500 orang saja.
“Saya contohkan kemarin disiapkan 2900 kartu tapi yang hadir hanya 509 orang saja dan sisanya belum,” pungkasnya.
Ia menambahkan, untuk proses pendistribusian tersebut bukan hanya tugas dari bank Mandiri tetapi tugas dari pendamping PKH dan Pemkab Jember. (*)
