Jember, Motim-Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mempersilakan Bupati Hendy Siswanto pakai Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk cairkan gaji ASN dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemkab Jember.
Perkada yang nantinya dipakai, tentang pengeluaran Kas Sebelum Perda APBD Khusus pada Bulan Maret 2021.
“Pertimbangan karena miris melihat ASN dan Tenaga Honorer ini lagi-lagi dapat persoalan tidak gajian, karena APBD 2021 tidak selesai dibahas, sehingga kita harus mencari solusi. Kasihan mereka semua sudah menjerit menanti hak gaji terpenuhi,” kata Itqon saat dikonfirmasi di gedung DPRD Jember, Senin (8/3).
Pertimbangan perkada itu, kata Itqon, jikalau menunggu pembahasan Perda APBD Jember 2021 ini cukup lama dibahas.
“Ya kita memang maklum dengan situasi ini, sehingga perkada ini, nantinya untuk pengeluaran Kas sebelum APBD Khusus bulan Maret ini. Toh langkah tersebut sudah ada garansi dari dirjen bina keuangan daerah Kementrian Dalam Negeri,” tegas pria yang juga legislator dari Fraksi PKB ini.
Itqon juga menambahkan, solusi penggunaan Perkada itu, katanya, DPRD Jember tidak ingin kabupaten Jember ini tak punya kemampuan untuk menggaji aparaturnya.
“Padahal mereka ini kan sudah bekerja mengucurkan keringatnya jangan sampai lah tak terbayarkan,” tandasnya.
Saat ini diketahui, terkait pembahasan APBD 2021 khusus bulan Maret sedang diproses oleh Eksekutif dan Legislatif. Pembahasan soal APBD ini masih dilakukan saat ini.
Karena pada masa kepimpinan Faida. Soal APBD 2021 belum selesai dibahas, akibat carut marut birokrasi saat itu.
Diketahui di DPRD Jember, Bupati Jember Hendy Siswanto tampak melakukan rapat dengan pimpinan DPRD Jember.
Dalam pertemuan itu, antara legislatif dan eksekutif, membahas dan mengkebut penyelesaian APBD 2021.
Namun berdalih masih memproses pembahasan APBD 2021 khusus itu. Juga karena masih ada agenda penting lainnya, Hendy belum bisa dikonfirmasi langsung terkait kedatangannya ke DPRD Jember.
“Maaf mas bapak (Bupati Jember) masih ada kegiatan lain dan terburu-buru ini, tadi rapat dengan unsur pimpinan DPRD Jember, konfirmasinya bisa nanti mungkin ya,” kata salah seorang protokol Humas Pemkab Jember yang enggan disebutkan namanya.
