Fraksi Demokrat Dorong Evaluasi Kinerja Program Pemerintah Prabowo – Gibran Satu Tahun Berjalan
Surabaya Motim – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Rasiyo menilai sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dievaluasi setelah satu tahun berjalan. Menurutnya, salah satu yang menjadi sorotannya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Saya pernah menyampaikan, program MBG ini sebaiknya tidak disamaratakan. Sekolah-sekolah yang murid dan orang tuanya tergolong mampu tidak perlu menerima bantuan ini. Sebaiknya, anggaran difokuskan untuk masyarakat di daerah yang masih sangat miskin baik desil 1 maupun desil 2,” ujar Rasiyo saat ditemui di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (27/10/2025).
Rasiyo mencontohkan, hasil inspeksi mendadak yang dilakukannya di SMA Negeri 15 Surabaya. Dari pengamatannya, banyak orang tua siswa di sekolah tersebut tergolong mampu.
“Karena itu, perlu penyesuaian agar program ini lebih tepat sasaran,” katanya.
Selain MBG, Rasiyo juga menyoroti rencana Kementerian Keuangan menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai sekitar Rp20 triliun yang akan direalisasikan pada 2026. Menurutnya, langkah tersebut positif selama dilakukan dengan perencanaan matang dan kerja sama pemerintah daerah.
“Keputusan Menteri Keuangan Purbaya dapat membantu masyarakat di daerah agar tetap mendapat layanan kesehatan. Namun, pelaksanaannya harus jelas karena tanggung jawab tunggakan itu juga ada pada pemerintah daerah,” jelasnya.
Rasiyo pun menilai, pelayanan kesehatan di lapangan juga perlu diperbaiki. Ia mencontohkan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang masih bersifat seremonial.
Baca Juga: Soroti Pendidikan Jawa Timur, Anggota DPRD Rasiyo Desak Perluasan Akses dan Pemerataan yang Terukur
“Selama ini, layanan gratis baru dilakukan saat perayaan tertentu, misalnya ulang tahun. Seharusnya bisa dilakukan rutin agar manfaatnya lebih luas,” imbuh Anggota komisi E DPRD Jawa Timur.
Meski begitu, Rasiyo pun mengapresiasi kemudahan akses layanan kesehatan gratis di pedesaan.
“Cukup lapor ke RT atau RW, nanti bisa dirujuk ke puskesmas,” ucap dia.
Terkait isu dana mengendap kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rasiyo menyebutkan bahwa dana tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang akan digunakan kembali pada tahun berikutnya.
“SiLPA 2025 sekitar Rp2,1 triliun, turun dari tahun sebelumnya. Uang itu memang disimpan sementara di bank, dan bunganya juga dihitung sebagai pendapatan daerah,” tukas dia.
“Dengan pengelolaan yang baik, ia pun berharap anggaran daerah dapat digunakan lebih efektif untuk mendukung program sosial dan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.(*/ady)
