Jember,Motim – Calon Bupati Jember nomor urut 2, Muhammad Fawait, menghadiri langsung dialog yang digelar oleh Migrant Care Jember, Minggu (20/10/2024).
Acara ini membahas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya.
Sementara kandidat nomor urut 1, Hendy Siswanto, tidak hadir secara langsung. Dia diwakili oleh Hanafi, pengurus Hendy Siswanto Center (HSC).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait menunjukkan keseriusannya untuk memperbaiki tata kelola PMI di Jember. Dia juga berkomitmen untuk memberikan perhatian serius kepada PMI asal Jember.
“Saya datang langsung sebagai bentuk komitmen untuk PMI lebih baik,” tegasnya.
Diketahui, Jember merupakan kabupaten dengan jumlah PMI terbesar kedua di Jawa Timur. Namun, mayoritas PMI asal Jember berangkat melalui jalur nonprosedural.
Hal tersebut menimbulkan berbagai masalah di luar negeri. Banyak juga PMI yang menghadapi persoalan hukum di negara tujuan.
Anak-anak mereka di rumah seringkali tidak terurus. Banyak pula PMI yang kembali ke Indonesia menghadapi pengangguran.
Data tahun 2023 menunjukkan, 57 PMI asal Jember terkendala pemulangan. 1 orang dicegah berangkat, 4 orang sakit, 22 meninggal dunia, dan 15 orang dideportasi.
Untuk itu, Gus Fawait memastikan akan mempersiapkan calon PMI dengan baik, dari segi fisik, mental, keterampilan, hingga kesiapan dokumen dan bahasa. “Kami akan pastikan mereka siap,” katanya.
Tak hanya itu, Gus Fawait juga menekankan pentingnya pendampingan untuk keluarga PMI. Ia berencana menyediakan beasiswa bagi anak-anak PMI serta pelatihan kerja untuk keluarga PMI yang sudah purna.
“Kami punya program 20 ribu beasiswa,” tegas Gus Fawait.
Dalam dialog tersebut, Gus Fawait juga menandatangani komitmen tertulis bersama Migrant Care. Ia juga berkomitmen memperjuangkan masa depan PMI melalui berbagai program, termasuk menyediakan akses kredit bank bagi purna PMI.
“Bank Jatim dan BPR Jatim wajib memberikan akses kredit kepada purna PMI agar mereka bisa membuka usaha di desa,” jelasnya.
Selain itu, Gus Fawait juga menyoroti keterlambatan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang PMI di bawah kepemimpinan Hendy Siswanto. “Tidak boleh lagi ada keterlambatan. Ini menyangkut hajat hidup PMI,” pungkasnya.
