Jangan Hanya Formalitas MoU, DPRD Jatim Minta Misi Dagang Luar Negeri Diukur Hasilnya
Surabaya Motim – Program kerja sama _sister province_ maupun kegiatan misi dagang yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan berbagai provinsi di luar negeri dinilai perlu terus didorong. Namun, langkah strategis tersebut hendaknya tidak berhenti sekadar pada penandatanganan kesepakatan atau wacana semata.
Hal tersebut ditegaskan terkait pelaksanaan misi dagang Pemprov Jatim, termasuk rencana kunjungan kerja ke Alexandria, Mesir.
Dalam keterangannya, Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Dr. H. Freddy Poernomo, S.H., M.H. menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Jatim dalam membuka peluang bisnis internasional. Sesuai amanat undang-undang, kerja sama perdagangan dan ekonomi antardaerah maupun luar negeri secara langsung memang diperbolehkan. Namun, seluruh kegiatan yang memanfaatkan anggaran APBD tersebut harus diimbangi dengan target waktu, realisasi, dan evaluasi berkala yang terukur.
“Kerja sama _sister province_ dan misi dagang itu sangat bagus untuk membuka peluang bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, serta membuka lapangan kerja. Namun yang paling penting adalah _follow-up_ atau tindak lanjutnya. Jangan sampai hanya berhenti pada formalitas MoU tanpa ada kejelasan target dan hasil riil yang dicapai,” tegasnya, Senin (21/9/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap berbagai kerja sama internasional yang pernah digagas pada masa pemerintahan sebelumnya. Beberapa kerja sama seperti dengan Alexandria (Mesir), Osaka (Jepang), Australia Barat, Tiongkok, Korea, hingga Australia Selatan, harus ditinjau kembali sejauh mana dampaknya bagi masuknya investasi ke Jawa Timur.
*Dorong Efisiensi Anggaran dan Pemangkasan Birokrasi*
Selain masalah tindak lanjut kerja sama, hambatan utama yang sering dikeluhkan oleh para investor asing adalah birokrasi yang masih terkesan berbelit-belit serta tidak adanya efisiensi di tingkat lapangan. Kerja sama antarpemerintah (_Government to Government_) hendaknya berjalan secara berkelanjutan tanpa terpengaruh oleh pergantian pejabat.
Di sisi lain, efisiensi penggunaan anggaran daerah (APBD) juga menjadi sorotan penting. Penggunaan dana APBD untuk perjalanan dinas maupun kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan konsultasi ke luar daerah hendaknya dapat dialihkan ke pemanfaatan teknologi secara virtual atau diselenggarakan di wilayah Jawa Timur sendiri.
“Penghematan anggaran harus dilakukan secara konsisten. Daripada membawa ratusan peserta bimtek atau konsultasi ke Jakarta yang menghabiskan biaya transportasi dan penginapan di luar daerah, lebih baik memanfaatkan fasilitas hotel di Surabaya atau Malang, atau bahkan secara virtual. Langkah ini tidak hanya menghemat APBD, tetapi juga turut memutar roda ekonomi lokal Jawa Timur,” pungkasnya. (*/ady)
