Surabaya Motim – Jawa Timur meraih penghargaan Terbaik Kedua sebagai Pemerintah Provinsi Dengan Upaya Anti Kecurangan Terbaik dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Capaian membanggakan ini diberikan dalam rangka “Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024” yang diselenggarakan di Krakatau Ballroom Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada Kamis (12/12).
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Erwin Astha Triyono.
Atas penghargaan tersebut, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemprov Jatim untuk mendorong ekosistem anti korupsi.
“Alhamdulillah Pemprov Jatim sekali lagi menorehkan prestasi sebagai Pemerintah Provinsi dengan Upaya Anti Kecurangan Terbaik,” ujar Adhy di Surabaya, Kamis (13/12).
“Tentunya capaian membanggakan ini adalah berkat sinergi dan kolaborasi semua pihak baik Pemerintah Provinsi maupun Daerah, stakeholder terkait serta peran masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, Adhy menyebut bahwa capaian ini menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk terus menggaungkan dan menggiatkan pesan anti korupsi kepada seluruh stakeholder.
“Seperti yang kita tahu bahwa JKN merupakan program BPJS Kesehatan yang fungsinya adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” katanya.
“Maka karena JKN berperan besar dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, dibutuhkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap potensi kecurangan yang akan terjadi,” tutur Adhy menambahkan.
Oleh karena itu, menurut Adhy, inilah yang menginisiasi Pemprov Jatim untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) guna mencegah terjadinya fraud hingga korupsi di fasilitas kesehatan.
“Tim ini kami harapkan dapat mendukung pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di Jatim agar lebih optimal,” harapnya.
Lebih lanjut, Adhy menyampaikan, saat ini JKN sebagai ujung tombak program pemerintah yang mengutamakan kepentingan kesehatan masyarakat, maka Pemprov Jatim terus berupaya membangun ekosistem yang berintegritas.
“Pastinya tidak hanya program JKN saja, tapi untuk semua program Pemerintah. Kami ingin mengajak seluruh stakeholder terkait untuk mengurangi risiko kecurangan,” tegas Adhy.
“Kami ingin semua program membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. Maka, ini tidak hanya tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) saja, melainkan tugas kita semua untuk gotong royong membangun ekosistem yang mengutamakan nilai anti korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa penetapan Hari Antikorupsi Sedunia menjadi momen yang menandai komitmen dunia untuk memerangi korupsi secara efektif.
Dalam program JKN, salah satu upaya memerangi korupsi antara lain melalui kinerja Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Program JKN sesuai amanat Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
“Penghargaan yang diraih Pemprov Jatim ini merupakan wujud keseriusan dalam menindaklanjuti Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 dengan menetapkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) JKN Provinsi Jatim Tahun 2024 melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/282/KPTS/013/2024,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Erwin Astha Triyono mengatakan bahwa tim ini memiliki peran penting dalam era JKN karena bertanggung jawab untuk mengendalikan potensi fraud yang ada di fasilitas kesehatan di Jawa Timur.
“Adanya Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan disinyalir mampu memberikan rangsangan positif bagi target Universal Health Coverage (UHC) di Jatim yang tidak hanya meliputi jumlah cakupan peserta, namun juga harus diikuti dengan kemampuan menyediakan akses layanan kesehatan dengan biaya yang terkendali dan mutu yang berkualitas,” tutupnya.(*/ady)
